Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

Reporter: Adi Trio Setiawan |

Editor: Adi Trio Setiawan |

Minggu , 29 Dec 2024 - 15:32

Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku--

sejumlah ketua umum partai politik bertemu prabowo hingga pdip bantah megawati terkait kasus harun masiku                            koranradarseluma.net - sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada sabtu (28/12/2024). berita pertemuan ketua umum partai politik dengan presiden prabowo subianto di kertanegara menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca.
isu politik lainnya, terkait pdip yang menegaskan megawati tak ada kaitan dengan kasus harun masiku, prabowo yang meminta rakyat bersabar dan menegaskan tak akan persulit rakyat, prabowo yang membantah akan memaafkan koruptor, hingga perjalanan dinas luar negeri pejabat dibatasi.
berikut isu politik terkini.
1. sejumlah ketua umum partai politik bertemu prabowo di kertanegara
sejumlah ketua umum partai politik bertemu presiden prabowo subianto di kertanegara, jakarta selatan, sabtu (28/12/2024) sore. pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 wib.
selepas magrib, satu per satu ketua umum partai yang mayoritas dari koalisi indonesia maju (kim) itu mulai meninggalkan kediaman presiden prabowo.
presiden prabowo subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu. pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarpartai pendukung.
baca juga:sepekan terakhir, penyebrangan merak bakauheni padat lancar, 377 ribu orang mudik
baca juga:puncak musim hujan, waspada bencana
2. pdip tegaskan kasus harun masiku tidak ada kaitan dengan megawati
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah mengatakan kasus harun masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ketua umum pdip megawati soekarnoputri. hal itu disampaikan said terkait rencana komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang membuka peluang memanggil megawati untuk dimintai keterangan terkait kasus harun masiku.
said berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum karena nkri dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini. menurutnya hasto sudah menyatakan akan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selalu hadir saat dipanggil kpk.
3. tak ingin mempersulit, presiden prabowo minta rakyat bersabar
selain berita pertemuan ketua umum parpol dengan presiden prabowo, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni presiden prabowo subianto meminta kepada rakyat untuk bersabar karena dia baru menjadi menjadi presiden selama 2 bulan 8 hari. dengan tegas prabowo mengatakan dirinya sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit kehidupan rakyat.
prabowo mengatakan dirinya merasakan harapan dari seluruh rakyat indonesia. karena itu prabowo bersama menteri-menteri yang tergabung dalam pemerintahan, sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras melayani masyarakat indonesia.
4. bantah bakal maafkan koruptor, prabowo: saya mau sadarkan mereka
presiden prabowo subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. bantahan tersebut disampaikan prabowo dalam pesannya dalam perayaan natal nasional di indonesia arena, gelora bung karno, jakarta, sabtu (28/12/2024) malam.
“ada yang bilang prabowo akan memaafkan koruptor? bukan begitu tetapi kalau koruptornya sudah tobat bagaimana? orang bertobat tetapi kembalikan dong yang kau curi. enak aje, udah nyolong bertobat. apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar prabowo yang disambut riuh jemaat yang hadir.
baca juga:swasembada pangan nasional, mulai tahun depan, pemerintah tak lagi impor pangan
baca juga:korupsi rp 300 t, cuma divonis 6 tahun, jadi sorotan komisi yudisial
sebelumnya, wacana prabowo subianto akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dicuri menuai polemik.
5. perjalanan luar negeri pejabat kini dalam pengawasan ketat, sanksi tegas mengancam jika dilanggar
pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait perjalanan dinas luar negeri dengan pengawasan yang lebih ketat. langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas pemerintah.
kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh menteri sekretaris negara prasetyo hadi, sebagai tindak lanjut dari arahan presiden prabowo subianto. surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh indonesia.
demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca beritasatu.com, di antaranya pertemuan ketua umum partai politik dengan presiden prabowo.
baca juga:semeru kembali erupsi, tinggi letusan hingga 700 meter
baca juga:banding ditolak, hukuman gazalba saleh diperberat jadi 12 tahun penjara

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan