Pemkab BS Anggarkan Hak Bupati dan Wabup, Pelantikan Menunggu Keputusan MK

koranradarseluma.net - Mengingat masih dalam sengketa pilkada dan sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun Gusnan Mulyadi, SE dan Ii Sumirat ST selaku pasangan calon dengan hasil perolehan suara terbanyak di Pilkada BS 2024 lalu. Namun, paslon ini belum akan dilantik, lantaran, terjadi pokok gugatan sengketa Pilkada 2024 BS dan secara resmi sudah diterima MK dalam pembacaan putusan dismissal, dan berlanjut ke tahap penelitian pada Selasa 4 Februari 2025 lalu.

Maka dilihat dari hal tersebut tetap  mengacu pada keputusan MK. Meskipun Bupati-Wabup periode baru hasil Pilkada 2024 BS belum pasti digelar pelantikan masih menunggu putusan MK. Bupati dan Wabup BS masih tetap akan dijabat Gusnan dan Rifai. Hal ini diungkapkan Sekda BS Sukarni Dunip, SP.M.Si.

"Sebenarnya untuk jabatan bupati BS dan wakil bupati belum habis masa jabatan, habis masa jabatan Febuari 2026 dan itu baru 4 tahun dan sekarang ini Febuari 2024 periodesasi 2021-2026 dan kenapa ini terjadi, karena Pilkada dibuat serentak prosesnya dimajukan. Oleh karena itu siapa yang terpilih jadi bupati dan yang tidak terpilih jadi bupati dan wakil bupati, haknya dalam hal ini gajinya tetap dianggarkan dan sudah di koordinasikan ke pihak Mendagri dalam mekanisme seperti itu,"kata Sukarni.

BACA JUGA:Dewan Dukung Pemerintah Pusat Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Implementasi Program Kegiatan Pemerintah, Camat dan Pemangku Kepentingan Wajib Mendukung Pembangunan

Sukarni mengakui bahwa tidak diketahui ada persoalan lain. Sebab saat ini ada permasalahan di MK sehingga pelantikan kepala daerah tertunda mereka ini tetap bupati dan wakil bupati sampai periodesasi 2026 karena waktunya belum habis dan beda dengan daerah lain yang masa jabatannya sudah habis. 

"Hak mereka kalau sudah dilantik saat ini untuk periodesasi mereka tidak terpilih masih disediakan sampai 2026,"kata Sukarni.

Salah satu contoh walikota Bengkulu sekian tahun yang lalu jabatannya sudah habis dan posisinya saat itu PJ maka siapapun yang menang langsung dilantik dan Pj-nya lasung balik dan Pj selesai. Seperti halnya juga Benteng sudah Pj.

"Proses pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan secara langsung secara sama-sama di seluruh Indonesia. Pelantikan bupati tetap mengacu pada aturan,"pungkas Sukarni.(yes)

BACA JUGA:Antisipasi Penyakit Rabies, Distan Ajak Kades Sosialisasi dan Pengobatan Geratis

BACA JUGA:Tuntaskan RAPBDes, Syarat Pencairan ADD/DD