Dewan Dukung Pemerintah Pusat Efisiensi Anggaran

koranradarseluma.net - Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan bakal tertunda di tahun 2025, akibat penarikan anggaran oleh pemerintah pusat oleh kebijikan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, SE.MAP mengatakan bahwa anggaran sekitar senilai Rp.87 miliar ditarik pemerintah pusat membuat Pemda Bengkulu Selatan tahun 2025 terancam gagal menjalankan pembangunan. Namun tetap mendukung pemerintah pusat. Sebab keputusan tersebut untuk masyarakat dan negara.

"Anggaran tersebut batal dialokasikan meliputi DAU peruntukan dana DAK. Tentu kebijakan ini berdampak dengan pembangunan daerah,"ujar Juli.

Dikatakan Juli, penarikan anggaran oleh pemerintah pusat sangat berdampak dengan Pemda Bengkulu Selatan karena sumber utama keuangan Pemda Bengkulu Selatan sangat bergantung anggaran dari pemerintah pusat. 

BACA JUGA:Implementasi Program Kegiatan Pemerintah, Camat dan Pemangku Kepentingan Wajib Mendukung Pembangunan

BACA JUGA:Antisipasi Penyakit Rabies, Distan Ajak Kades Sosialisasi dan Pengobatan Geratis

"Pendapatan Daerah atau PAD jumlahnya sangat minim, dan tidak memungkinkan untuk mendukung anggaran pembangunan,"kata Juli.

Ia menyebut pembangunan di daerah memang mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Makanya penarikan anggaran ini berpengaruh banyak dengan sektor pembangunan. Seperti pembangunan infrastruktur yang sebelumnya anggarannya sudah dialokasikan ke Dinas PUPR  terancam batal.

"Selain anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti perjalanan dinas pejabat dan DPRD juga dipangkas,"beber Juli. Juli juga menuturkan  anggaran untuk pembelian alat tulis kantor juga dikurangi dan yang tidak tersentuh efisiensi anggaran, yakni di sektor kesehatan dan pendidikan.

"Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran berdampak dengan daerah, tetap mendukung langkah pemerintah pusat. Karena efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat,"pungkas Juli.

Ia berharap pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada program nasional semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi daerah yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Jangan sampai kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. "Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk masyarakat bangsa dan negara,"pungkas Juli.(yes)

BACA JUGA:Tuntaskan RAPBDes, Syarat Pencairan ADD/DD

BACA JUGA:Pemda BS Gelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi, Persiapan Program Unggulan Tahun 2025