Ketua APDESI, Minta APH Tindak Tegas Warem

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Rabu , 03 Jul 2024 - 07:09

Lokasi pembunuhan--radarseluma.bacakoran.co

ketua apdesi, minta aph tindak tegas warem                             
bacoan jemo kito - menyikapi adanya insiden berdarah yang kerap terulang di lokasi warung remang-remang (warem) yang berada di desa talang durian, kecamatan semidang alas (sa) kabupaten seluma provinsi bengkulu.
membuat ketua dewan pimpinan kecamatan (dpc) asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) pemerintah desa kecamatan semidang alas (sa) kabupaten seluma, alta harmiyanto, berharap kepada pemerintah daerah (pemda) dan aparat penegak hukum (aph). untuk dapat menindak tegas lokasi warem.
dengan adanya kejadian berdarah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. tentunya menambah deret keburukan dari adanya aktivitas warung remang-remang yang ada di wilayah desa talang durian, kecamatan semidang alas.
"warem tersebut selalu kami dilewati, bukannya berhenti. namun semakin hari bangunannya bertambah banyak dan menjadi permanen," sampai alta. 
maka dari itu, diharapkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) seluma. melalui satuan pamong praja (satpol-pp) kabupaten seluma. untuk dapat bertindak tegas, untuk menghancurkan warung remang-remang. karena tidak sesuai dengan program seluma. yakni, berbudaya dan beragama.
baca juga:mantan kepala bpn seluma, juga kasi pengukuran turut diperiksa, terkair kasus tukar guling lahan
baca juga:muncul koalisi baru di pilkada seluma, pdi perjuangan dan pan?
"tidak sesuai dengan program kabupaten seluma. yaitu seluma berbudaya dan beragama," ujarnya.
 
dirinya juga mengatakan, jika berdirinya warem tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar. lantaran aktivitas warem sangat bertentangan dengan adat timur.
 
bahkan sebelumnya pada selasa (5/9) yang lalu, wakil bupati (wabup) seluma, drs gustianto didampingi sekretaris daerah (sekda), hadianto sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi antar forkopimda terkait rencana pembongkaran warem. 
 
hasilnya diputuskan bahwa para pengelola warem harus diberikan surat peringatan (sp) terlebih dahulu sebanyak tiga kali. barulah nanti diberikan tindakan berupa pembongkaran secara bersama unsur forkopimda untuk memberantasnya. kemudian pengelola akan disidang tindak pidana ringan (tipiring). agar timbul efek jera terhadap pengelola.
 
namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjutan dari pemkab seluma maupun satpol-pp kabupaten seluma, selaku perpanjangtanganannya untuk menindak warem yang meresahkan tersebut.
 
"tindakan tegas harus diberikan, karena sudah berulang kali terjadinya kejadian seperti itu. jika masih dibiarkan, dikhawatirkan kejadian serupa akan terjadi lagi," harapnya.
 
akan tetapi, pada akhir bulan november yang lalu dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (dpmpptsp) kabupaten seluma telah resmi mencabut sertifikat standar atas izin usaha karaoke yang digunakan. untuk mengelola warung remang remang (warem) yang berada di desa talang durian, kecamatan semidang alas.
 
hal ini dibenarkan oleh kepala dpmpptsp kabupaten seluma, arlan aksa, ssos. dimana dikatakannya, bahwa salah satu pengelola bernama roken, memang telah mendaftar di aplikasi oss rba secara mandiri. 
 
namun setelah diberikan waktu untuk mengurus izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl ). pengelola tidak mampu untuk melengkapinya. sehingga sertifikat standar tersebut dicabut.
 
"sudah kita berikan waktu untuk melengkapi namun tidak dilengkapi," jelasnya.
 
selain itu juga, dalam pengelola juga tidak mendapatkan izin rekomendasi dari warga sekitar, kades dan camat setempat. sehingga jika diteruskan maka akan menimbulkan gejolak ditengh masyarakat. terlebih lagi aktifitas warem juga menjadi atensi bupati seluma karena tidak sesuai dengan program seluma berbudaya dan beragama.
 
maka dari itu usai dilakukan pencabutan izin standar ini, usaha warem tersebut. otomatis usaha warem bisa dinyatakan ilegal. namun untuk mengambil tindakannya, arlan aksa tidak dapat mengambil keputusan lantaran keputusan penegakan peraturan bukan pada dpmpptsp. 
 
"pencabutan sertifikat standar ini juga telah kita sampaikan dan rapatkan. untuk tindakannya dikembalikan ke satpol-pp," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan