Jokowi Tanggapi Daftar OCCRP 2024 hingga KPK Siapkan Bukti Kuat Keterlibatan Hasto dalam Kasus Harun Masiku

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Ungkap Isi Pertemuan KIM Plus dengan Prabowo Subianto

3. PSI: Publikasi OCCRP Soal Jokowi Adalah Suara Barisan Sakit Hati

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati. PSI menilai barisan sakit hati yang memobilisasi suara saat OCCRP membuka ke publik terkait nominasi  Corrupt Person of The Year pada 5 Desember lalu.

"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan pada pilpres. Ada jejak digital OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year  sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Andy, secara metodologis, publikasi OCCRP tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," tegas mantan jurnalis tersebut.

4. Kapolri Ungkap Alasan Sentimen Negatif Netizen kepada Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap alasan sentimen netizen ke polisi mayoritas bernada negatif. Hal tersebut ia sampaikan dalam rilis akhir tahun Mabes Polri pada Selasa (31/12/2024).

"Evaluasi terhadap kinerja Polri kami lakukan melalui berbagai cara, termasuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap sentimen pada media sosial," ujarnya kepada wartawan Selasa (31/12/2024).

Listyo memerinci, sepanjang 2024, ada 7.128.944 interaksi netizen yang membahas polisi melalui platform Twitter hingga Tiktok.

Mayoritas interaksi tersebut bernada negatif ke polisi. Interaksi tersebut mencapai angka hingga 46% dari total interaksi.

BACA JUGA:Pendaftaran PPPK Tahap II Diperpanjang, Peserta Was-was

BACA JUGA:Tidak Lulus PPPK? Begini Nasib Honorer di Tahun 2025

5. KPK Siapkan Bukti Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Tak Bakal Bisa Mengelak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyajikan bukti-bukti yang akan membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sulit mengelak saat diperiksa dalam kasus dugaan siap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Diketahui, Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus tersebut. Namun, lembaga antikorupsi itu tetap tak mempermasalahkan jika elite PDIP itu tetap mengelak.