Giliran Pejabat BKD Seluma Diperiksa Penyidik Kejaksaan, Soal Dana Sunting Rp 5,7 M

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Senin , 29 Jan 2024 - 17:00

Kejakaan dalami kasus dugaan penyelewengan dana stunting--radarseluma.bacakoran.co

SELUMA - Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Seluma masih terus melakukan pemanggilan tehadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima anggaran Insentif Fiskal Stunting sebesar Rp 5,7 Miliar yang diterima oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma pada tahun 2023 yang lalu.

Hal tersebut seperti yang terlihat pada Senin (29/1) siang, terlihat giliran pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Seluma. Untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas tahapan lirik dan masih pengumpulan data keterangan (Pulbaket) dan Puldata yang masih dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Seluma.

Dari pantauan Radar Seluma di lapangan, setidaknya ada sebanyak 4 orang ASN dari BKD menjalani pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri Seluma. Salah satunya yakni, Kasubag Perbendaharaan BKD Seluma yang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Seluma. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Seluma, dilakukan secara tertutup di ruang Intelijen Kejaksaan Negeri Seluma.

"Masih dalam klarifikasi yang masih berjalan, iya masih terkait dengan anggaran Fiskal Stanting," singkat Kajari Seluma, Wuriadi Paramitha, SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Ahmad Gufroni, SH MH saat berusaha dikonfirmasi Radar Seluma.

Setelah sebelumnya, Kejaksaan Negeri Seluma juga telah memintai klarifikasi terhadap beberapa OPD lainnya. Seperti Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial (Dinsos), Perkim dan bebepa OPD lainnya yang juga telah menjalani pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri Seluma.

Bahkan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Seluma juga telah menjalani pemeriksaan terkait dengan anggaran Fiskal Stanting yang saat ini masih dalam proses Pulbaket dan Puldata yang masih dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Seluma.

giliran pejabat bkd seluma diperiksa penyidik kejaksaan, soal dana sunting rp 5,7 m                             
 
 
seluma - hingga saat ini, kejaksaan negeri seluma masih terus melakukan pemanggilan tehadap beberapa organisasi perangkat daerah (opd) penerima anggaran insentif fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2023 yang lalu.
 
hal tersebut seperti yang terlihat pada senin (29/1) siang, terlihat giliran pejabat atau aparatur sipil negara (asn) di badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma memenuhi panggilan kejaksaan negeri seluma. untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas tahapan lirik dan masih pengumpulan data keterangan (pulbaket) dan puldata yang masih dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri seluma.
baca juga:kasus dugaan penyelewengan dak stunting rp 5,7 miliar, giliran pejabat bappeda diperiksa aph
baca juga:ada indikasi fiktif? polres seluma dalami insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar
dari pantauan radar seluma di lapangan, setidaknya ada sebanyak 4 orang asn dari bkd menjalani pemeriksaan pihak kejaksaan negeri seluma. salah satunya yakni, kasubag perbendaharaan bkd seluma yang menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan negeri seluma. dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri seluma, dilakukan secara tertutup di ruang intelijen kejaksaan negeri seluma.
 
"masih dalam klarifikasi yang masih berjalan, iya masih terkait dengan anggaran fiskal stanting," singkat kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad gufroni, sh mh saat berusaha dikonfirmasi radar seluma.
baca juga:usai pejabat bappeda, giliran sekda klarifikasi insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar di kejaksaan
setelah sebelumnya, kejaksaan negeri seluma juga telah memintai klarifikasi terhadap beberapa opd lainnya. seperti bappeda, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd), dinas sosial (dinsos), perkim dan bebepa opd lainnya yang juga telah menjalani pemeriksaan pihak kejaksaan negeri seluma.
bahkan sekretaris daerah (sekda) kabupaten seluma juga telah menjalani pemeriksaan terkait dengan anggaran fiskal stanting yang saat ini masih dalam proses pulbaket dan puldata yang masih dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri seluma.
 
bahkan, dengan berjalannya waktu klarifikasi akan dugaan penyimpangan dan fiktif pada anggaran insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima pemkab seluma tahun 2023. ternyata terungkap, bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (opd) yang telah mengembalikan anggran yang tidak terpakai (terserap) dan tersisa.
 
dari sejumlah keterangan yang berhasil di himpun, menyebutkan pasca dilakukan klarifikasi satu persatu mulai terungkap. bahwa, beberapa diantaranya sudah mengembalikan anggaran yang di tempatkan ke dinas dinas. bahkan ada sama sekali beberapa laporan yang dibantah satu persatu dari klarifikasi yang sudah dilakukan.(ctr)