Mantan Bupati H. Murman Minta Bebas, JPU Masih Tetap Pada Tuntutan

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Kamis , 13 Mar 2025 - 18:05

Sidang Murman cs--radarseluma.bacakoran.co

Koranradarseluma.net - Dalam sidang agenda Replik. Replik yakni tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma, berupa tanah yang berada di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tahun 2008. Pada Kamis, tanggal 13 Maret 2025 di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu.

Pada Replik yang disampaikan oleh tim JPU Kejaksaan Negeri Seluma. Tim JPU Kejaksaan Negeri Seluma masih membantah terkait dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum para terdakwa. Atas Pledoi yang sebelumnya telah diajukan oleh para terdakwa melalui PH terdakwa.

"Kami membantah terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh PH terdakwa. Kita masih tetap pada tuntutan," sampai Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma usai menjalani sidang.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis, tanggal 13 Maret 2025 siang, sekitar Pukul 11.0/ wib. Terlihat dihadiri oleh para terdakwa dan juga Penasehat Hukum para terdakwa. Usai sidang Replik, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu kembali menunda agenda sidang terhadap ke empat terdakwa. Yakni dengan agenda sidang pembacaan putusan atau vonis terhadap ke empat terdakwa.

"Sidang kembali ditunda pada tanggal 19 Maret 2025 mendatang. Dengan agenda sidang pembacaan putusan," tegas Gufroni.

Dimana diketahui, jika pada agenda sebelumnya. Terdakwa terdakwa H Murman Efendi, SH MH yang diketahui merupakan mantan Bupati Seluma, dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta. Untuk terdakwa Mulkan Tajudin, selaku mantan Sekretaris daerah (Sekda) dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

Sedangkan untuk terdakwa Hj Rosnaini Abidin yang diketahui merupakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta. Serta Djasran Harhab selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

mantan bupati h. murman minta bebas, jpu masih tetap pada tuntutan                            koranradarseluma.net - dalam sidang agenda replik. replik yakni tanggapan jaksa penuntut umum (jpu) atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma, berupa tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur kabupaten seluma tahun 2008. pada kamis, tanggal 13 maret 2025 di ruang sidang pengadilan negeri tipidkor bengkulu.
 
pada replik yang disampaikan oleh tim jpu kejaksaan negeri seluma. tim jpu kejaksaan negeri seluma masih membantah terkait dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penasehat hukum para terdakwa. atas pledoi yang sebelumnya telah diajukan oleh para terdakwa melalui ph terdakwa.
 
"kami membantah terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh ph terdakwa. kita masih tetap pada tuntutan," sampai kajari seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma usai menjalani sidang.
 
dalam sidang yang digelar pada kamis, tanggal 13 maret 2025 siang, sekitar pukul 11.0/ wib. terlihat dihadiri oleh para terdakwa dan juga penasehat hukum para terdakwa. usai sidang replik, majelis hakim pengadilan negeri tipidkor bengkulu kembali menunda agenda sidang terhadap ke empat terdakwa. yakni dengan agenda sidang pembacaan putusan atau vonis terhadap ke empat terdakwa.
 
"sidang kembali ditunda pada tanggal 19 maret 2025 mendatang. dengan agenda sidang pembacaan putusan," tegas gufroni.
 
dimana diketahui, jika pada agenda sebelumnya. terdakwa terdakwa h murman efendi, sh mh yang diketahui merupakan mantan bupati seluma, dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar rp 500 juta. untuk terdakwa mulkan tajudin, selaku mantan sekretaris daerah (sekda) dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar rp 500 juta.
 
sedangkan untuk terdakwa hj rosnaini abidin yang diketahui merupakan mantan ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma, dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar rp 500 juta. serta djasran harhab selaku mantan kepala badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten seluma dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar rp 500 juta.
 
selain dituntut dengan hukuman penjara dan denda. dalam tuntutan tim jpu kejaksaan negeri seluma juga menyampaikan. jika tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur atas nama murman effendi dan keluarga. serta milik-milik pejabat lainnya, semua dirampas untuk negara.
 
dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemkab seluma, berupa tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur tahun 2008. atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ke empat terdakwa. ke empat terdakwa di dakwa oleh jpu kejaksaan negeri seluma dengan dakwaan alternatif. ke empat terdakwa di dakwa pada dakwaan pertama primer pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. serta dakwaan kedua pasal 12 huruf i undang-mang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999lang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
sekedar mengingatkan, kasus posisi bahwa, pada saat itu pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di desa sembayat, kecamatan seluma timur yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen. berdasarkan rekapitulasi kartu inventaris barang kib a. kemudian pada tahun 2008 pembangunan pabrik semen tidak jadi dilaksanakan.
 
kemudian atas inisiatif saudara murman efendi yang pada satu itu selaku bupati seluma, untuk dilakukan perjanjian tukar menukar tanah milik pemerintah daerah (pemda) kabupaten seluma yang berlokasi di desa sembayat, dengan tanah milik murman efendi (selaku perorangan) yang berlokasi di areal perkantoran kabupaten seluma, seluas 74 hektar, dengan pernyataan 19 hektar akan ditukarkan kepada pemkab seluma dan sisanya 55 ha akan dibebaskan oleh pemkab seluma.
 
kemudian, pada tanggal 22 desember 2008, terjadi kesepakatan antara pemkab seluma dengan saudara murman efendi (selaku bupati seluma) perihal tukar menukar tanah seluas 19 hektar milik pemerintah kabupaten seluma di desa sembayat dengan tanah milik murman efendi (selaku perorangan) yang terletak di areal perkantoran, berdasarkan surat keputusan bupati seluma yakni saudara murman efendi nomor 555 tahun 2008, tentang pelepasan hak atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten seluma kepada saudara murman efendi (selaku perseorangan) yang berdasarkan persetujuan ketua dprd kabupaten seluma saudari rosnaini abidin.
 
namun diduga peta lokasi atau titik lokasi tanah milik murman efendi tidak jelas keberadaanya. berdasarkan hal tersebut telah terjadi konflik kepentingan dalam perbuatan hukum tersebut antara saudara murman efendi (selaku bupati) dan saudara murman efendi (selaku perorangan). kemudian, diduga proses tukar guling tanah atau tukar menukar tanah tersebut cacat prosedur atau tidak melalui proses pengusulan dan kajian dari tim pelaksana tukar menukar tanah yang di tunjuk oleh bupati murman efendi, berdasarkan persetujuan dprd secara kelembagaan sehingga bertentangan pasal 46 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
 
sementara itu, terkait sekretaris daerah kabupaten seluma yang dijabat oleh mulkan tajudin dan djasran harhab selaku kepala bpn kabupaten seluma yang menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. saat itu termasuk dalam tim pelaksana tukar menukar barang milik pemerintah kabupaten seluma tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) surat keputusan bupati seluma nomor 489 tahun 2008 tanggal 16 oktober 2008 tentang pembentukan tim pelaksana tukar menukar barang milik pemerintah kabupaten seluma dengan jabatan penanggungjawab dimana pada diktum kedua dinyatakan.
 
berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh kantor akuntan publik. terdapat kerugian keuangan negara sebesar rp 19.557.175.697,00, yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah yang berkurang seluas 199.681 m2, yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma berupa tanah pada kelurahan sembayat tahun 2008.
 
dimana, tanah pengganti tanah milik pemerintah kabupaten seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik pemerintah kabupaten seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh pemerintah kabupaten bengkulu selatan yang merupakan kabupaten induk pada tahun 2003, yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada pemerintah kabupaten seluma sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan