7 Tenan Hadir Mempermudah Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Selasa , 19 Nov 2024 - 09:07

Petugas di Mal Pelayanan Masyarakat Memudahkan Masyarakat Dalam Mengurus Berbagai Keperluan Administrasi Tanpa Harus Berpindah-Pindah Tempat--

7 tenan hadir mempermudah pelayanan masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan                             
 
koranradarseluma.net - mal pelayanan publik (mpp) bengkulu selatan (bs) setelah  launching siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. hari ini, senin (18/11/2024) 7 (tujuh) tenant telah hadir di mpp. diantaranya bapenda (pembayaran pbb), samsat (pembayaran pajak kendaraan mermotor), disnakertrans (pembuatan kartu kuning pencari  kerja), pdam (pembayaran tagihan pdam), kemenag ( info haji), dpmptsp (perizinan), bapas ( konsultasi hukum  konseling).
baca juga:744 pelamar cpns tak hadir, 111 gunakan nilai skd 2023
 
hal ini sebagaimana dikatakan kepala dpmtsp bs dr.e.edwin permana,st.mt.mm."silahkan bapak/ibu dan adiak sanak datang ke mpp di jl. raya padang panjang. bahwa mpp di kantor dpmtsp bs telah siap melayani beberapa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini dibuktikan para petugas/pegawai menempati tenant yang telah hadir di mpp,"ujar edwin.
baca juga:pemda seluma, buka pendaftaran pppk tahap ii non database
 
 
dikatakan edwin, mpp hadir bertujuan agar memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan ramah serta pelayanan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya alias geratis, dimana
mal pelayanan publik (mpp) merupakan konsep inovatif yang mengintegrasikan berbagai layanan publik di satu lokasi yang nyaman dan mudah diakses.
 
"tujuan utama mpp adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan administrasi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam satu atap. mpp memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah tempat,"kata edwin.
 
menurut edwin bahwa dasar hukum pendirian mpp adalah peraturan presiden republik indonesia nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. peraturan menteri panrb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. peraturan menteri panrb nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik.
 
"mpp dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintah. lokasi yang terpadu juga menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang memerlukan berbagai jenis layanan,"demikian edwin.(yes)

Tag

# mal pelayanan publik

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan