Dituntut 1 Tahun 8 Bulan, PH Tiga Terdakwa Belanja Operasional Sekretariat DPRD Seluma Minta Dibebaskan

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Kamis , 27 Jun 2024 - 07:20

Sidang tuntutan ke 3 terdakwa--radarseluma.bacakoran.co

dituntut 1 tahun 8 bulan, ph tiga terdakwa belanja operasional sekretariat dprd seluma minta dibebaskan                             
bacoan jemo kito - dalam sidang lanjutan terhadap ketiga terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pada belanja operasional sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021.
pada rabu (26/6) siang yang digelar di ruang sidang pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. dengan sidang agenda pledoi (pembelaan).
tak hanya ketiga terdakwa yang mengajukan pledoi. melainkan penasehat hukum (ph) para ketiga terdakwa juga menyampaikan pledoi. atas tuntutan yang telah diberikan oleh tim jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma, pada sidang sebelumnya.
"untuk terdakwa mengajukan pledoi dan ph terdakwa juga mengajukan pledoi. atas tuntutan pada agenda sidang sebelumnya. terdakwa dan ph sama-sama mengajukan pledoi," sampai kajari seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma usai persidangan.
dikatakan gufroni, untuk ketiga terdakwa. yakni, m husni selaku mantan plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten seluma 2021. rahmad efendi selaku mantan bendahara dprd kabupaten seluma. serta, salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma. dalam pledoi yang disampaikan tiga terdakwa. terdakwa meminta agar hukuman di ringankan. dengan alasan belum pernah tersandung hukum.
baca juga:sakit, pemilik salon ditemukan meninggal
baca juga:akses mudah, dan minim literasi digital, penyebab maraknya judi online
sedangkan ph ketiga terdakwa juga mengajukan pledo. adapun pledoi yang disampaikan ph ketiga terdakwa berbeda dengan ketiga terdakwa. dimana, ph ketiga terdakwa meminta, agar majelis hakim membebaskan tiga terdakwa.
 
"pledoi terdakwa dan ph ini berbeda. terdakwa minta keringanan hukuman. sementara ph terdakwa minta hakim membebaskan ketiga terdakwa," ujarnya.
 
menanggapi pledoi dari ketiga terdakwa dan juga ph para terdakwa. pada pekan depan, tim jpu kejaksaan negeri seluma akan menyampaikan tanggapan. agar nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pada saat menjatuhkan vonis terhadap ketiga terdakwa.
 
"untuk sidang selanjutnya. yakni pada pekan depan, kami akan tanggapi atas pledoi terdakwa maupun ph para terdakwa. saat ini kami masih akan menyiapkan tanggapannya. nanti akan kami sampaikan pada saat persidangan," pungkas gufroni.
 
untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim jpu kejaksaan negeri seluma yang telah digelar di ruang sidang pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. dengan dipimpin oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a, agus hamzah, sh mh.
 
terdakwa m husni, selaku pengguna anggaran (pa) yang juga merupakan mantan plt sekwan dprd kabupaten seluma tahun 2021. terdakwa terbukti bersalah pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan kurungan penjara di kurang masa tahanan dan denda sebesar rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. serta dikenakan uang pengganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000.
 
dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagai kerugian uang pangganti pengembalian kerugian negara (kn). sehingga sisa kn yang belum di kembalikan oleh terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 164 juta rupiah, apabila tidak dibayar dipidana selama 1 tahun. barang bukti berupa dipergunakan dalam perkara terdakwa salamun.
 
untuk terdakwa rahmat efendi selaku mantan bendahara, pasal terbukti pada pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan di kurang masa tahanan. denda sebesar rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. serta, ⁠uang penganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000. dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian kn, sehingga sisa kn yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 80 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. dimana ⁠barang bukti dipergunakan dalam perkara m husni.
 
sedangkan untuk terdakwa salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma. pasal terbukti pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan ⁠pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan penjara di kurangi masa tahanan dan denda sebesar rp 100 juta subsider 3 blan kurungan penjara.
 
terdakwa juga dikenakan uang penganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000. dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian kn. sehingga sisa kn yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 45.439.673,00 rupiah, apabila tidak dibayar dikenakan pidana penjara selama 1 tahun kurungan penjara. barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 28 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan