Kasus Stunting Rp 5,7 Miliar, Kejari Seluma Koordinasi Saksi Ahli Akademik

 

Bacoan Jemo Kito - Dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana Insentif Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar yang diterima oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma di akhir November tahun 2023 yang lalu.

Hingga saat ini masih terus dilakukan penyelidikan (Lid) oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Seluma.

Setelah sebelumnya tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri telah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihak ketiga hingga pihak Karang Taruna Kabupaten Seluma. Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma saat ini akan melakukan kajian tim ahli Akademik.

Yakni ahli Hukum Keuangan Negara, untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana Isentif fiskal stunting Rp 5,7 Miliar yang diterima oleh Pemkab Seluma pada akhir November 2023 yang lalu.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan pemeriksaan saksi ahli Hukum Keuangan Negara. Untuk menguatkan dalam penyelidikan perkara ini," sampai Kajari Seluma, Wuriadi Paramitha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma.

BACA JUGA:Dominasi Partai, Erwin Berniat Borong Perahu?

BACA JUGA:Temuan di DPRD Seluma, Masuk Tiga Terkecil di Provinsi Bengkulu

Dikatakan Gufroni, dalam pemeriksaan terhadap saksi ahli hukum keuangan negara. Saat ini pihaknya telah menyurati saksi ahli hukum keuangan negara. Hal tersebut membuat tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri saat ini masih menunggu jadwal pemeriksaan terhadap saksi ahli.

 

"Untuk surat telah kita layangkan. Kita tinggal menunggu jadwalnya, untuk pemeriksaan terhadap saksi ahli," ujarnya.

 

Pemeriksaan terhadap saksi ahli hukum keuangan negara tersebut dilakukan. Untuk mendengarkan pendapat ahli hukum keuangan negara terkait dengan proses penganggaran yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma. Serta pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seluma.