Lanjut Geber Kasus Anggaran Insentif Fiskal Stunting, Kejari Seluma Periksa PPTK Dinas Perkimhub

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Senin , 13 May 2024 - 06:31

Kasi pidsus Kejaksaan Negeri Seluma--radarseluma.bacakoran.co

Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma juga meminta beberapa berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) pada kegiatan-kegiatan yang mengunakan anggaran Insentif Fiskal Stunting tahun 2023 yang lalu.

"Ada beberapa SPj juga yang kita minta saat itu. Saat ini masih kita pelajari," tegasnya.

Diketahui juga, selain PPTK di Dinas Perkimhub Kabupaten Seluma. Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga di dalam pengelolaan anggaran Insentif Fiskal Stunting. Untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas tahapan penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Seluma.

Adapun pihak-pihak ketiga yang telah diagendakan pemanggilan tersebut yakni. Pihak-pihak ketiga terkait dengan pengelolaan anggaran Insentif Fiskal Stunting di Dinas PMD Kabupaten Seluma. Serta, terkait dengan pengelolaan anggaran Insentif Fiskal Stunting di Dinkes)l Kabupaten Seluma.

Dimana, sebelumnya tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima anggaran Insentif Fiskal Stunting. Seperti pemanggilan terhadap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma, Sumiati, SE MM. Serta Kabid Anggaran Edi Sustiono dan Kabid Pembendaharaan, Ismanto. Pada Senin (22/4) yang lalu.

Jika dalam mekanisme penyaluran anggaran Insentif Fiskal Stunting tahun 2023 tersebut. Sebelumnya memang terlebih dahulu dilakukan rapat. Hanya saja dalam rapat yang dilakukan tidak melalui tahapan-tahapan ataupun mekanisme.

"Saat ini kita masih terus melakukan telaah, menganalisa. Yang jelas, kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait," pungkasnya.

Diketahui juga, jika sesuai daftar Dinas PMD Kabupaten Seluma juga menerima aliran dana Insentif Fiskal Stunting sebesar Rp 500 juta. Anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak PKK, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

lanjut geber kasus anggaran insentif fiskal stunting, kejari seluma periksa pptk dinas perkimhub                             
bacoan jemo kito - kejaksaan negeri seluma hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan (lid) dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2023 yang lalu.
 
hal tersebut terlihat, dengan masih terus dilakukannya pendalaman oleh tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma. dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
 
seperti beberapa hari yang lalu. tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma tak hanya melakukan pemanggilan terhadap pihak ketiga di dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten seluma. serta, terkait dengan pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten seluma.
 
tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma juga melakukan pemanggilan terhadap pejabat pelaksana teknik kegiatan (pptk) insentif fiskal stunting di dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan (perkimhub) kabupaten seluma. untuk dimintai keterangan di dalam realisasi pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemkab seluma pada tahun 2023 yang lalu.
 
"iya, kemarin kita juga telah memanggil pptk stunting di dinas perkimhub seluma. ada satu orang yang kita mintai keterangan," sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
baca juga:pendaftaran pps ditutup, jumlah pelamar 1.243 orang
baca juga:anak petani sawit, bisa kuliah gratis, kuotanya 3000 orang
gufroni juga mengatakan, selain memintai keterangan terhadap pptk stunting di dinas perkimhub kabupaten seluma. yakni salah satu aparatur sipil negara (asn) yang menjabat sebagai kabid di dinas perkimhub seluma seluma.
 
tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma juga meminta beberapa berkas surat pertanggungjawaban (spj) pada kegiatan-kegiatan yang mengunakan anggaran insentif fiskal stunting tahun 2023 yang lalu.
 
"ada beberapa spj juga yang kita minta saat itu. saat ini masih kita pelajari," tegasnya.
 
diketahui juga, selain pptk di dinas perkimhub kabupaten seluma. tim penyidik pidsus kejaksaan negeri sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga di dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting. untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas tahapan penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri seluma.
 
adapun pihak-pihak ketiga yang telah diagendakan pemanggilan tersebut yakni. pihak-pihak ketiga terkait dengan pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinas pmd kabupaten seluma. serta, terkait dengan pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinkes)l kabupaten seluma.
 
dimana, sebelumnya tim penyidik pidsus kejaksaan negeri telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (opd) penerima anggaran insentif fiskal stunting. seperti pemanggilan terhadap kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma, sumiati, se mm. serta kabid anggaran edi sustiono dan kabid pembendaharaan, ismanto. pada senin (22/4) yang lalu.
 
jika dalam mekanisme penyaluran anggaran insentif fiskal stunting tahun 2023 tersebut. sebelumnya memang terlebih dahulu dilakukan rapat. hanya saja dalam rapat yang dilakukan tidak melalui tahapan-tahapan ataupun mekanisme.
 
"saat ini kita masih terus melakukan telaah, menganalisa. yang jelas, kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait," pungkasnya.
 
diketahui juga, jika sesuai daftar dinas pmd kabupaten seluma juga menerima aliran dana insentif fiskal stunting sebesar rp 500 juta. anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak pkk, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
 
bahkan, selain dinas pmd kabupaten seluma. dinas-dinas lain yang masuk dalam daftar penerima dana insentif fiskal stunting nantinya juga akan kembali dilakukan pemanggilan. karena dari data yang didapat diduga ada double ploting atau tumpang tindih anggaran. sudah ada dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd). akan tetapi diduga kembali dianggarkan juga di dana insentif fiskal stunting.
 
sekedar mengingatkan, ada tujuh opd penerima dana insentif fiskal stunting tahun 2023. dana yang diberikan menkeu sebesar rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.
 
dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di kabupaten seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke opd yang notabene anggaranya telah ada di apbd. pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim tpps maupun dprd kabupaten seluma.