"Program- program strategis tersebut sesungguhnya sejalan dengan agenda PDIP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif. Karena itu, PDIP berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya program quick win Prabowo-Gibran melalui dukungan terhadap APBN 2025," jelas Said.
Said mengatakan dirinya selaku Ketua Banggar DPR sudah mengusulkan sejumlah mitigasi risiko atas kenaikan PPN 12 persen. Mitigasi tersebut, antara lain perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah,subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, dan subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.
Lalu, program mitigasi lainnya adalah pemberian bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat; melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali; memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah; memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah; dan memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025.
"Kami bersyukur usulan mitigasi (kenaikan 12 persen) tersebut sudah direspons dengan baik oleh pemerintah melalui menko perekenomian. Kami tegaskan pula bahwa APBN bukan untuk APBN, tetapi APBN sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," pungkas Said Abdullah.
BACA JUGA:Yenny Wahid Nilai Wacana MLB NU Ganggu Soliditas dan Memecah Belah