Mendesak, Penerima Jamkesda 18 Ribu Jiwa, Tak Bisa Berobat, BPJS Non Aktif Karena Pemda Nunggak

Koranradarseluma.net - Entah apa yang menjadi alasan sehingga eksekutif lebih mendahulukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) untuk Kades dan Perangkat Desa. Padahal jumlah penerima TPP hanya sekita 3.146 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang terhutang atau gagal bayar hanya pada bulan Desember 2024 saja.

Jika melihat jumlah penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mencapai 18.000 jiwa, jumlah penerima TPP jauh lebih sedikit dan anggarannya juga lebih besar untuk membayar TPP. Yang mana seperti diketahui Jamkesda hanya terhutang Rp2,5 miliar saja.

Padahal sudah jelas anggaran untuk membayar TPP dan Jamkesda ini bersumber dari masyarakat. Yaitu melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bersumber dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan juga pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

BACA JUGA:Jamkesda Terhutang Rp2 miliar, BPJS Masyarakat Miskin Non Aktif

Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2024 mengalami gagal bayar sebesar Rp28 miliar. Dan proses pembayaran bisa dilakukan pada tahun 2025 dengan prosedur reviu Apip. Tambahan Siltap perangkat desa dan Kades memang sudah ada desakan. Namun untuk TPP tidak. Sama dengan Jamkesda juga belum ada desakan dari masyarakat.

Anggota DPRD Seluma dari partai Gelora Binanto sebelumnya sudah mendesak dan meminta agar eksekutif lebih memprioritaskan kegiatan gagal bayar yang memang urgent. Karena menurutnya kepentingan masyarakat di atas segalanya khususnya untuk kesehatan. "Saya meminta agar eksekutif lebih mengutamakan pembayaran kegiatan yang urgent. Yang memang akan berdampak besar apabila tidak dibayar seperti Jamkesda," imbuh Binanto, kemarin.

Tidak hanya itu, informasinya BPJS untuk PNS juga mengalami gagal bayar imbas dari DBH tidak dibayarkan oleh Pemprov. Kabarnya lagi gagal bayar BPJS PNS ini juga sedang proses diajukan untuk direviu oleh Apip. 

Senada dengan yang disampaikan oleh Binanto, anggota DPRD Seluma dari PDI Perjuangan yang juga sekaligus mantan ketua DPRD Seluma Nofi Eriayan Andesca menyampaikan bahwa pembayaran Jamkesda harus diprioritaskan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat jangan sampai masyarakat yang dirugikan akibat Jamkesda tidak dibayar oleh Pemda. "Sudah seharusnya Jamkesda diutamakan," tutupnya