Radar Seluma.Bacakoran,co

Isu Politik, 59 Menteri Lapor LHKPN, hingga Pramono Ungkap Pertemuan dengan Anies

Lapor LHKPN--radarseluma.bacakoran.co

Koranradarseluma.net – Beragam peristiwa politik terjadi sepanjang Jumat (15/11/2024). Berita politik tersebut di antaranya soal 59 menteri yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ada pula mengenai persiapan Pilkada 2024, termasuk pertemuan calon gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Anies Baswedan.

Berikut rangkuman isu politik dilansir dari Beritasatu.com:

1. 59 Menteri Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, 50 Pejabat Lainnya Ditunggu KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 59 menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari jumlah 109 menteri dan wakil menteri yang wajib melaporkan kekayaan, masih ada 50 orang yang belum menyerahkan LHKPN.

Selain menteri dan wakil menteri, KPK juga mewajibkan jabatan lain seperti utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, dan staf khusus untuk menyampaikan LHKPN. Dari tujuh utusan khusus, dua orang telah melapor. Sementara itu, dari tujuh penasihat khusus, empat orang sudah menyampaikan LHKPN. Untuk staf khusus, hanya tersisa satu orang yang belum melaporkan kekayaannya.

2. KPU Jakarta Tegaskan Sirekap Bisa Digunakan meski Tak Ada Koneksi Internet

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih bisa ??????digunakan meski tidak ada koneksi internet (offline). Kondisi tersebut terjadi jika terkendala cuaca, seperti hujan dan ganguan teknis atau jaringan.

"Sirekap ini juga dapat dioperasikan pada kondisi tidak ada internet. Pada saat offline, misalnya, Sirekap?????? itu bisa dioperasikan juga. Sampai dikirimkan bluetooth itu enggak perlu internet," ujar  Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

3. Buntut Dugaan Hoaks Putusan PTUN, Politisi Golkar Lapor ke Polda Metro Jaya

Politisi Partai Golkar Adrianus Agal melaporkan seorang pengacara atas dugaan hoaks ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/11/2024). Adrianus menyebut, pengacara tersebut telah menyebarkan berita hoaks terkait putusan PTUN yang menyebut hasil Munas Partai Golkar dibatalkan.

"Fakta yang sebenarnya pengadilan itu tidak pernah memutus perkara yang mereka bicarakan di dalam media online," ujarnya kepada wartawan Jumat (15/11/2024).

Adrianus mengaku keberatan dengan hal tersebut. Dia merasa pengacara tersebut telah merugikan Partai Golkar.

4. Seusai Debat Pamungkas Pilbup Kediri 2024, KPU Minta Masyarakat Tidak Golput

Tag
Share