Pidsus lengkapi Berkas, 4 Tersangka Tukar Guling, Segera Sidang

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Rabu , 23 Oct 2024 - 16:42

Segera sidang--radarseluma.bacakoran.co

pidsus lengkapi berkas, 4 tersangka tukar guling, segera sidang                            koranradarseluma.net - tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma hingga saat ini masih melakukan pemberkasan, atau melengkapi berkas perkara terhadap ke empat tersangka kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma, berupa tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur kabupaten seluma tahun 2008.
untuk nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. untuk proses persidangan.
"saat ini tim masih melakukan pemberkasan terhadap berkas ke empat tersangka," sampai kajari seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi intel, renaldho ramadhan, sh mh didampingi kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
dalam pemberkasan terhadap ke empat tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma, berupa tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur kabupaten seluma tahun 2008.
yakni, mantan mantan bupati h murman efendi, sh mh, mantan sekda, mulkan tajudin dan mantan kepala bpn kabupaten seluma, djasran harhab. serta hj rosnaini abidin yang diketahui merupakan mantan ketua dprd kabupaten seluma.
tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap ke empat orang tersangka. pemeriksaan dilakukan di rutan bengkulu. pemeriksaan dilakukan guna untuk melengkapi berkas perkara. guna untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan negeri tipidkor bengkulu.
"berkas masih kita lengkapi. jika berkas telah lengkap, nanti akan kita limpahkan ke pengadilan tipidkor," tegasnya.
ke empat mantan pejabat yang telah ditetapkan status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma, berupa tanah yang berada di kelurahan sembayat, kecamatan seluma timur kabupaten seluma tahun 2008.
kasus posisi bahwa, pada saat itu pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di desa sembayat, kecamatan seluma timur yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen. berdasarkan rekapitulasi kartu inventaris barang kib a. kemudian pada tahun 2008 pembangunan pabrik semen tidak jadi dilaksanakan.
kemudian atas inisiatif saudara murman efendi yang pada satu itu selaku bupati seluma, untuk dilakukan perjanjian tukar menukar tanah milik pemerintah daerah (pemda) kabupaten seluma yang berlokasi di desa sembayat, dengan tanah milik murman efendi (selaku perorangan) yang berlokasi di areal perkantoran kabupaten seluma, seluas 74 hektar, dengan pernyataan 19 hektar akan ditukarkan kepada pemkab seluma dan sisanya 55 ha akan dibebaskan oleh pemkab seluma.
kemudian, pada tanggal 22 desember 2008, terjadi kesepakatan antara pemkab seluma dengan saudara murman efendi (selaku bupati seluma) perihal tukar menukar tanah seluas 19 hektar milik pemerintah kabupaten seluma di desa sembayat dengan tanah milik murman efendi (selaku perorangan) yang terletak di areal perkantoran, berdasarkan surat keputusan bupati seluma yakni saudara murman efendi nomor 555 tahun 2008, tentang pelepasan hak atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten seluma kepada saudara murman efendi (selaku perseorangan) yang berdasarkan persetujuan ketua dprd kabupaten seluma saudari rosnaini abidin.
namun diduga peta lokasi atau titik lokasi tanah milik murman efendi tidak jelas keberadaanya. berdasarkan hal tersebut telah terjadi konflik kepentingan dalam perbuatan hukum tersebut antara saudara murman efendi (selaku bupati) dan saudara murman efendi (selaku perorangan). kemudian, diduga proses tukar guling tanah atau tukar menukar tanah tersebut cacat prosedur atau tidak melalui proses pengusulan dan kajian dari tim pelaksana tukar menukar tanah yang di tunjuk oleh bupati murman efendi, berdasarkan persetujuan dprd secara kelembagaan sehingga bertentangan pasal 46 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
sementara itu, terkait sekretaris daerah kabupaten seluma yang dijabat oleh mulkan tajudin dan djasran harhab selaku kepala bpn kabupaten seluma yang menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. saat itu termasuk dalam tim pelaksana tukar menukar barang milik pemerintah kabupaten seluma tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) surat keputusan bupati seluma nomor 489 tahun 2008 tanggal 16 oktober 2008 tentang pembentukan tim pelaksana tukar menukar barang milik pemerintah kabupaten seluma dengan jabatan penanggungjawab dimana pada diktum kedua dinyatakan.
"berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh kantor akuntan publik. terdapat kerugian keuangan negara sebesar rp 19.557.175.697,00, yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah yang berkurang seluas 199.681 m2, yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset pemerintah kabupaten seluma berupa tanah pada kelurahan sembayat tahun 2008," tegas kajari.
dimana, tanah pengganti tanah milik pemerintah kabupaten seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik pemerintah kabupaten seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh pemerintah kabupaten bengkulu selatan yang merupakan kabupaten induk pada tahun 2003, yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada pemerintah kabupaten seluma sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan.
adapun pasal yang disangkakan para tersangka disangkakan dengan pertama: primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1), (2) dan (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp atau kedua pasal 12 huruf | undang-undang ri no. 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 24 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan