Polres Seluma,Tunggu Dokumen Pendukung dari Pelapor, Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Baznas Seluma

Koranradarseluma.net - Pihak Kepolisian unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma, Polda Bengkulu.

Hingga saat ini masih menunggu dokumen pendukung dari pelapor, dalam menindak lanjuti laporan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Seluma.

Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Seluma, AKBP Arif Eko Prasetyo, SIK MH melalui Kasat Reskrim, Iptu Prengki Sirait, SH saat dikonfirmasi Radar Seluma mengatakan, jika dalam penanganan adanya laporan tersebut. Pihaknya saat ini telah memintai klarifikasi terhadap pelapor.

"Beberapa waktu yang lalu, kita telah mengundang pihak pelapor untuk kita mintai klarifikasi atas laporan tersebut," sampainya.

Dalam klarifikasi terhadap pelapor yang dilakukan oleh penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Seluma. Pihak pelapor belum dapat memberikan dokumen pendukung, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pelapor atas dugaan adanya penyalahgunaan anggaran pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Seluma.

Sehingga, pihak penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Seluma, hingga saat ini masih menunggu dari pihak pelapor. Untuk memberikan dokumen pendukung, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Polres Seluma.

"Kita masih menunggu dari pelapor, untuk memberikan dokumen pendukung, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Polres Seluma. Hingga saat ini pelapor belum dapat memberikan dokumen pendukung tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui pengelolaan anggaran yang dikelola Baznas Kabupaten Seluma dari penghimpunan dana ASN diduga ada penyalahgunaan. Sehingga anggaran ini harus dilakukan audit, karena selama ini tidak ada keteransparanan.

Terhadap realisasi anggaran yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah ASN di lingkungan Pemkab Seluma. Dalam setahun terkumpul dana sebesar Rp 2 miliar lebih atau Rp 167 juta setiap bulannya