Tim Teguh, Laporkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Bawaslu

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Erlin Marfiansya |

Rabu , 28 Aug 2024 - 20:08

Laporan dugaan pelanggaran--radarseluma.bacakoran.co

(13) mengerahkan PNS ikut kampanye

(14) pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain

(15) menjadi pembicara dalam acara Parpol

(16) foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan.

Sanksi pelanggaran ASN yang terbukti melakukan pelanggarannetralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang. Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS. Adapun jenis sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian sebagai berikut:

Hukuman disiplin sedang:

(1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;

tim teguh, laporkan dugaan pelanggaran netralitas asn ke bawaslu                            koranradarseluma.net - pasca beredarnya instruksi dari kepala disdikbud seluma terhadap kepsek, asn, tenaga pendidik, guru hingga pppk dan honorer untuk menghadiri pendaftaran paslon erwin octavoan dan jonaidi.
tim teddy-gustianto langsung mengambil sikap. pihaknya langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada bawaslu seluma.
mengingat asn tidak diperbolehkan terlibat politik praktis. terlebih sampai mengerahkan massa yang juga merupakan asn. hal ini bahkan sudah berulang kali disosialisasikan langsung oleh bawaslu, tentang netralitas asn tni dan polri dalam pelaksanaan pemilu.
sebagaimana disampaikan oleh dr husni thamrin, sh, mh selaku tim teddy gustianto. ia mengutarakan bahwa kewenangan dan kekuasaan asn sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, sehingga menjadi berpihak pada salah satu pasangan calon.
dalam perhelatan pemilu atau (pilkada), lanjutnya, banyak dari asn yang dimobilisasi sebagai basis dukungan politik. menurutnya, politisasi jenis ini cenderung disertai dengan tekanan dan intimidasi serta ancaman yang sering membuat seorang asn tidak berani untuk menghindarinya.
"tentu kemudian sebagian itu terpaksa berpihak, sebab mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi. namun ada juga asn bermain yang politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik, nah jelas ini tidak boleh selaku asn, karena melanggar regulasi yang ada," tuturnya.
netralitas asn sendiri dalam pemilu diatur dalam undang-undang pemilihan umum nomor 7 tahun 2017. salah satunya pada pasal 281, yang berbunyi asn tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara.
"jadi mohon untuk lebih bijak dengan jabatan dan kewenangan, terlebih pada perhelatan demokrasi besar seperti saat ini," tukas ht.
ia juga menyampaikan bahwa, laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran terhadap netralitas asn dengan mengerahkan tenaga pendidik ke salah satu paslon sudah disampaikan ke bawaslu seluma. 
"sudah kita laporkan secara resmi, kita akan tunggu tindaklanjut dari bawaslu seluma," tukasnya
 
berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentangnetralitas asn beserta tni/polri:
(1)   undang-undang republik indonesianomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
(2)   undang-undang nomor 7 tahun 2017tentang pemilihan umum (uu pemilu)
(3)   peraturan pemerintah republikindonesia nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil
(4)   surat edaran (se) nomor 16 tahun2022 tentang netralitas pegawai kementerian keuangan
(5)   undang-undang nomor 34 tahun 2004tentang kedudukan dan peran tni dalam lembaga pemerintahan negara
(6)   undang-undang nomor 2 tahun 2002tentang kepolisian negara republik indonesia
undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn menyebutkan,bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. selainitu, asn juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
undang-undang tersebut mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para asn dalam pilihan politiknya, sebagai berikut:
 
(1) kampanye melalui media sosial;
 
(2) menghadiri deklarasi calon;
 
(3) ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
 
(4) ikut kampanye dengan atribut pns; 
 
(5) ikut kampanye dengan fasilitas negara;
 
(6) menghadiri acara partai politik;
 
(7) menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
 
(8) mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan;
 
(9) memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan ktp
 
(10) mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai asn;
 
(11) membuat keputusan yang menguntungkan atau merugika npaslon;
 
(12)  menjadi anggota atau pengurus parpol
 
(13)  mengerahkan pns ikut kampanye
 
(14) pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain
 
(15) menjadi pembicara dalam acara parpol
 
(16) foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan.
 
sanksi pelanggaran asn yang terbukti melakukan pelanggarannetralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang. aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar uu nomor 5 tahun2014 tentang asn dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaanjiwa korps dan kode etik pns. adapun jenis sanksi bagi asn yang melanggar netralitas diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian sebagai berikut:
 
hukuman disiplin sedang:
 
(1)   penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 
(2)   penundaan kenaikan pangkat selama 1tahun;
 
(3)   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
 
hukuman disiplin berat:
 
(1)   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 
(2)   pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 
(3)   pembebasan dari jabatan;
 
(4)   pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai pns.
 
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) seluma, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan pelanggaran ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 19 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan