Waduh,...Usai Laporkan Mantan Bupati ke KPK, Ujang Puguk Laporkan Bupati Aktif ke Polda dan Mabes Polri

Reporter: Eldo Fernando |

Editor: Erlin Marfiansya |

Minggu , 18 Aug 2024 - 17:44

H Murman Effendi mantan Bupati Seluma--radarseluma.bacakoran.co

Sementara itu, saat dihubung Kabag Hukum Pemda Seluma, Nurpadlia belum dapat menanggapi terkait masalah ini.

" Hubungi PH Pemda aja ya pak" singkatnya.

Kuasa Hukum Pemda Seluma, Jecky Hartanto SH saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, ia mengatakan bahwa akan mengkaji terlebih dahulu.

" Di kaji dulu" singkatnya

waduh,...usai laporkan mantan bupati ke kpk, ujang puguk laporkan bupati aktif ke polda dan mabes polri                             
koranradarseluma.net - h. murman effendi, sh, mh yang merupakan mantan bupati seluma yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemda seluma tidak memiliki berkas tukar guling adalah kebohongan publik.
dikatakannya minggu (18/8) bahwa dirinya akan melaporkan bupati seluma atas keterangan palsu didepan pengadilan melalui kuasa hukumnya, dirinya akan melaporkan ke polda ataupun mabes polri.
 
dikatakan murman effendi bahwa pernyataan pihak pemda seluma di pengadilan negeri tais dan ptun beberapa saat lalu melalui kuasa hukumnya bahwa tukar guling tidak ada, dan pemda tidak memiliki dokumen. menurutnya, jelas - jelas bahwa tukar guling lengkap dokumennya.
 
" saya akan melaporkan bupati seluma ke polda bengkulu terkait pernyataan palsu di pengadilan negeri tais dan ptun, bahwa pernyataan tersebut mengatakan tidak memiliki berkas tukar guling merupakan kebohongan besar " kata murman effendi.
baca juga:murman pegang sk bupati, sebut pemda seluma era bundra bebaskan lahan berulang kali
 
disampaikan murman, pernyataan bupati seluma erwin octavian ,se disampaikan pada sidang  pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu dalam eksepsi dan jawaban tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus  pada hal 6 dan 8 menyatakan tidak ditemukan tanah yg ditukar guling dan tidak memiliki sama sekali dokumen tukar guling.
 
" pernyataan erwin octavian se bupati seluma bertentangan dgn surat keputusan bupati seluma nomor:032-774 tahun 2016 tanggal 14 november 2016, dan ternyata dokumen tersebut lengkap yg dimiliki pemda.justru menjadi dasar pertimbangan hukum dalam konsep dan sk.bupati tersebut dalam menimbang huruf (b) dan memperhatikan pada poin 1,2,3 dan 4 semuanya dokumen tukar guling, hanya saja dalam menetapkan yg tidak senyawa dan selaras" sampai murman.
 
 
 
dilanjutkannya, bahwa lokasi di sembayat kecamatan seluma timur memang merupakan lahan milik pemda seluma untuk dijadikan pabrik semen akan tetapi pembangunan tidak berjalan itulah terjadi proses tukar guling.
 
" pabrik semen tidak jadi ,lahan terlantar dan lokasi tersebut ditukar guling di pematang aur tanah milik saya yang jadi perkantoran saat ini" lanjutnya.
 
dan juga di menjelaskan untuk lahan masyarakat di kelurahan napal tidak pernah dilakukan tukar guling.
 
sebelumnya, bahwa beliau memegang sk bupati seluma. dijelaskannya, hal tersebut menindaklanjuti peristiwa hukum hilangnya aset negara tanah pemda seluma seluas 94 hektare.
 
berkas yang diperoleh radar seluma yang disampaikan ujang puguk yakni,  bunyi surat keputusan bupati seluma h. bundra jaya, sh nomor 032-774 tahun 2016 tanggal 14 november 2016 tentang "penetapan tanah milik pemerintah kabupaten seluma yang terletak di kelurahan napal kecamatan seluma sebagai aset milik pemerintah kabupaten seluma provinsi bengkulu".
 
berikut bunyi sk bupati nomor 032-774 tahun 2016:
1. surat keputusan bupati seluma nomor 032-774 tahun 2016 tanggal 14 november 2016 mengakui bahwa tukar guling itu adalah benar, sebagaimana dokumen yang ada dan dimiliki oleh pemda kab. seluma yang menjadi dasar hukum keputusan sebagaimana tertuang dalam fakta hukum .
menimbang huruf (b) : bahwa berdasarkan kesepakatan tukar
menukar tanah antara pemerintah kabupaten seluma dengan sdr. h murman effendi, se, sh nomor 593.8/40/b.2/xii/2008 tanggal 22 desember 2008, keputusan bupati seluma nomor 555 tahun 2008 tentang pelepasan hak atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten seluma kepada sdr. h. murman effendi, se, sh dan surat pernyataan dari pemilik tanah atas nama murman effendi, se, sh tanah tersebut menjadi milik pemerintah kabupaten seluma;
mengingat, 1. kesepakatan tukar menukar tanah antara pemerintah kabupaten seluma dengan sdr. h. murman effendi, se, sh nomor 593.8/40/b.2/xii/2008 tanggal 22 desember 2008.
2. berita acara penyerahan tanah nomor : /b.10/2009 tanggal 5 januari 2009.
3. berita acara penetapan tukar tanah milik pemerintah kabupaten seluma nomor : 02/p.pen/b.2/2009 tanggal 11 februari 2009.
4. surat keputusan bupati seluma nomor 555 tahun 2008 tentang pelepasan hak atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten seluma kepada sdr. h. murman effendi, se, sh.
 
dikatakan murman lagi, sk bupati seluma keputusan bupati seluma nomor 032-774 2016 tentang penetapan tanah milik pemerintah kabupaten seluma provinsi bengkulu kini dirinya sudah memiliki.
 
 
" dasar pertimbangan hukum dalam menerbitkan sk bupati, berlandaskan dengan semua dokumen dengan pembebasan tahun 2008, seluas 19 hektare  dan pembebasan 55 hektare, 2009.  dari pertimbangan hukum keluarlah keputusan berbeda, dokumen yang dijadikan pertimbangan lokasi di pematang aur merupakan lahan eks transmigrasi rimbo kedui, bukan desa napal. dalam sk bupati seluma menetapkan bahwa lokasi tukar guling tersebut berada di napal. dalam dokumen tukar guling tidak ada batas dengan irigasi, berarti letak tanah lokasi tukar guling itu adalah menggunakan dasar alas hak, surat keterangan tanah skt (di napal) fiktif" lanjutnya.
 
sebelumnya, mantan bupati seluma periode 2016-2021, bundra jaya dilaporkan murman effendi ke kpk ri karena diduga sudah menghilangkan dan sudah membuat kebijakan fiktif soal aset pemerintah daerah kabupaten seluma.
 
murman efendi mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan bupati periode 2016-2021 pada 22 juli 2024. laporan itu tertuju secara langsung kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
 
"laporan sudah masuk, pemberitahuan bahwa laporan masuk itupun juga saya terima. kita tunggu saja kpk ri melakukan tindakan selanjutnya," kata murman.
 
sementara itu, saat dihubung kabag hukum pemda seluma, nurpadlia belum dapat menanggapi terkait masalah ini.
 
" hubungi ph pemda aja ya pak" singkatnya.
 
kuasa hukum pemda seluma, jecky hartanto sh saat dikonfirmasi melalui via whatsapp, ia mengatakan bahwa akan mengkaji terlebih dahulu.
 
" di kaji dulu" singkatnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 19 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan