Sekda Paparkan Penambahan Masa Jabatan Kades

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Rabu , 31 Jul 2024 - 10:23

Sekda BS Sukarni M.Si Menyampaikan Secara Garis Besar perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Desa dan menyoroti tentang perubahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD yang semula enam tahun menjadi delapan tahun--

sekda paparkan penambahan masa jabatan kades                             
 
bacoan jemo kito - seluruh kepala desa dan ketua bpd dan perangkat desa se- kabupaten bengkulu selatan mengikuti kegiatan tentang pengetahuan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dimana kegiatan dilaksanakan di pendopo balai sekundang manna, kemarin (29/7/24).
baca juga:itel, hp satu jutaan yang merajai kelas entry level
 
 
terdapat 17 (tujuh belas) pasal perubahan dan penambahan 7 (tujuh) pasal baru serta 2 (dua) perubahan terhadap penjel
baca juga:cek,! lima barang bekas ini bernilai dan diburu kolektor
 
 
 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi bengkulu, ir. siswanto menyampaikan, bahwa secara garis besar perubahan kedua atas undang-undang tentang desa menyoroti tentang perubahan masa jabatan kepala desa dan bpd yang semula enam tahun menjadi delapan tahun.
 
"secara garis besar membahas perubahan kedua atas undang-undang tentang desa yakni tentang perubahan masa jabatan kepala desa dan bpd yang semula enam tahun menjadi delapan tahun,"kata siswanto.
 
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) bengkulu selatan (bs), sukarni,sp.m.si ditunjuk menjadi pembicara (keynote speaker) mewakili bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi menyampaikan materi tentang sinergitas supra desa. sedangkan kajari bengkulu selatan nurul hidayah, sh.mh menjadi pembicara yang memaparkan tentang keterkaitan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan desa yang bebas dari korupsi.
 
"sangat penting bagi desa untuk menjalin sinergi yang solid dengan supra desa. hal tersebut tentu bukan  intervensi yang akan menggerogoti otonomi desa, melainkan justru melapangkan jalan desa menuju keotonomian yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,"ujar sukarni.
 
sekda sukarni dalam kesempatan tersebut juga mensosialisasikan tentang core values berakhlak, yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai nilai-nilai dasar aparatur negara sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja yang profesional. core values berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
 
"berahlak dimulai dari pemahaman bahwa kita adalah pelayan masyarakat, juga menjadi dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung capaian kerja secara individu dan tujuan organisasi/instansi. terbitnya revisi undang-undang tentang desa ini dapat menjadi lebih implementatif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan bpd serta meningkatkan kesejahteraan pemerintahan desa, bpd serta masyarakat desa secara luas,"pungkas sukarni.(yes)

Tag

# undang-undang nomor 3 tahun 2024

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan