Sakit, 3 Terdakwa Belanja Operasional Setwan Seluma Batal Divonis!

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Rabu , 10 Jul 2024 - 17:34

tiga terdakwa di sidang vonis sebelumnya--radarseluma.bacakoran.co

Untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim JPU Kejaksaan Negeri Seluma yang telah digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A sebelum nya. Dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, Agus Hamzah, SH MH.

Terdakwa M Husni, selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merupakan mantan Plt Sekwan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021. Terdakwa terbukti bersalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan kurungan penjara di kurang masa tahanan dan denda sebesar Rp 100 juta Subsider 3 bulan kurungan. Serta dikenakan uang pengganti sebesar Rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut TGR BPK RI Perwakilan Bengkulu Rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Bngkulu atas LKPD Tahun 2021 Rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa Rahmat, M Husni dan terdakwa Salamun sebesar Rp 173.000.000.

Dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagai Kerugian Uang pangganti pengembalian Kerugian Negara (KN). Sehingga sisa KN yang belum di kembalikan oleh terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar RP 164 juta rupiah, apabila tidak dibayar dipidana selama 1 tahun. Barang bukti berupa dipergunakan dalam perkara terdakwa Salamun.

Untuk Terdakwa Rahmat Efendi selaku mantan bendahara, Pasal terbukti pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan di kurang masa tahanan. Denda sebesar Rp 100 juta Subsider 3 bulan kurungan penjara. Serta, ?Uang Penganti sebesar Rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut TGR BPK RI Perwakilan Bengkulu Rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Bngkulu atas LKPD Tahun 2021 Rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa Rahmat, M husni dan terdakwa Salamun sebesar Rp 173.000.000. Dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian KN, sehingga sisa KN yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar RP 80 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dimana ?barang bukti dipergunakan dalam perkara M Husni.

Sedangkan untuk terdakwa Salamun selaku mantan PPTK DPRD Kabupaten Seluma. Pasal terbukti Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ?pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan penjara di kurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp 100 juta Subsider 3 blan kurungan penjara.

Terdakwa juga dikenakan Uang Penganti sebesar Rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut TGR BPK RI Perwakilan Bengkulu Rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Bngkulu atas LKPD Tahun 2021 Rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa Rahmat, M husni dan terdakwa Salamun sebesar Rp 173.000.000. Dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian KN. Sehingga sisa KN yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar RP 45.439.673,00 rupiah

sakit, 3 terdakwa belanja operasional setwan seluma batal divonis!                            selebar - agenda sidang pembacaan putusan (vonis) terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi pada belanja operasional sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021.
pada rabu, 10 juli 2024 ditunda pada minggu depan. penundaan tersebut diketahui lantaran majelis hakim pengadilan negeri tipidkor bengkulu mengalami sakit, saat jadwal agenda sidang pembacaan putusan terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi pada belanja operasional sekretariat dprd kabupaten seluma tahun anggaran 2021.
"untuk sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi pada belanja operasional di sekretariat dprd kabupaten seluma ditunda pada minggu depan. yakni pada tanggal 15 juli 2024 mendatang.
lantaran majelis hakim sedang sakit," sampai kajari seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
baca juga:penyuluh pertanian, diminta update tentang pertanian
baca juga:hari ini, tiga terdakwa belanja operasional sekretariat dprd seluma sidang vonis
penundaan sidang pembacaan putusan terhadap ketiga terdakwa. yakni m husni selaku mantan plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten seluma 2021. rahmad efendi selaku mantan bendahara dprd kabupaten seluma. serta, salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma. lantaran pada agenda sidang pembacaan putusan ketua majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a, sedang mengalami sakit. sehingga agenda sidang dilakukan penundaan.
 
diketahui, jika dalam sidang sebelumnya telah digelar dengan agenda tanggapan pledoi atau pembelaan. dalam tanggapan tim jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma atas pledoi yang telah diajukan oleh ketiga terdakwa. serta pledoi yang juga telah diajukan oleh penasehat hukum (ph) ketig terdakwa. tim jpu kejaksaan negeri seluma masih bersih kokoh pada tuntutan yang telah diberikan tehadap ketiga terdakwa.
 
"kami tetap pada tuntutan. kami tetap membantah apa pun dalil-dalil yang disampaikan oleh ph dalam pledoinya. terutama terkait keinginannya untuk bebas," tegas gufroni.
 
dalam sidang terhadap ketiga terdakwa.  dalam pledoi yang disampaikan ke tiga terdakwa. terdakwa meminta agar hukuman di ringankan. dengan alasan belum pernah tersandung hukum. sedangkan ph ketiga terdakwa juga mengajukan pledo. adapun pledoi yang disampaikan ph ketiga terdakwa berbeda dengan ketiga terdakwa. dimana, ph ketiga terdakwa meminta, agar majelis hakim membebaskan tiga terdakwa.
 
untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim jpu kejaksaan negeri seluma yang telah digelar di ruang sidang pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a sebelum nya. dengan dipimpin oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a, agus hamzah, sh mh.
 
terdakwa m husni, selaku pengguna anggaran (pa) yang juga merupakan mantan plt sekwan dprd kabupaten seluma tahun 2021. terdakwa terbukti bersalah pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan kurungan penjara di kurang masa tahanan dan denda sebesar rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. serta dikenakan uang pengganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000.
 
dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagai kerugian uang pangganti pengembalian kerugian negara (kn). sehingga sisa kn yang belum di kembalikan oleh terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 164 juta rupiah, apabila tidak dibayar dipidana selama 1 tahun. barang bukti berupa dipergunakan dalam perkara terdakwa salamun.
 
untuk terdakwa rahmat efendi selaku mantan bendahara, pasal terbukti pada pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan di kurang masa tahanan. denda sebesar rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. serta, ?uang penganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000. dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian kn, sehingga sisa kn yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 80 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. dimana ?barang bukti dipergunakan dalam perkara m husni.
 
sedangkan untuk terdakwa salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma. pasal terbukti pasal 3 jo pasal 18 undang-undang korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp. dengan ?pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan penjara di kurangi masa tahanan dan denda sebesar rp 100 juta subsider 3 blan kurungan penjara.
 
terdakwa juga dikenakan uang penganti sebesar rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut tgr bpk ri perwakilan bengkulu rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut bpk ri perwakilan bngkulu atas lkpd tahun 2021 rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa rahmat, m husni dan terdakwa salamun sebesar rp 173.000.000. dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagian kerugian uang pangganti pengembalian kn. sehingga sisa kn yang belum di kembalikan terdakwa di bebankan membayar perkara sebesar rp 45.439.673,00 rupiah

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 11 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan