Terlibat Kasus Stunting, Delapan Pihak Ketiga Diperiksa Jaksa

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Jumat , 03 May 2024 - 09:45

Pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana stunting diperiksa jaksa--radarseluma.bacakoran.co

Sekedar mengingatkan, ada tujuh OPD penerima dana Insentif Fiskal Stunting tahun 2023. Dana yang diberikan Menkeu sebesar Rp 5,7 Miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.

Dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di Kabupaten Seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. Namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke OPD yang notabene anggaranya telah ada di APBD. Pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim TPPS maupun DPRD Kabupaten Seluma.

terlibat kasus stunting, delapan pihak ketiga diperiksa jaksa                             
bacoan jemo kito - dalam pengusutan penyelidikan (lid) dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2023 yang lalu.
tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma masih terus melakukan pendalaman. dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
seperti pada kamis (2/5), sejak pagi. tim pidsus kejaksaan negeri melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang pihak ketiga dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting.
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma. terlihat dilakukan secara tertutup di ruang pidsus kejaksaan negeri seluma.
"ada 9 pihak ketiga yang kita panggil, hanya saja yang menghadiri panggilan ada 8 orang dari pihak ketiga. saat ini masih dimintai keterangan (klarifikasi)," sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
 
baca juga:stunting meningkat jadi 24%
baca juga:berikut 30 calon terpilih anggota dprd seluma, hasil penetapan kpu seluma
 
adapun dari 8 orang pihak ketiga yang menghadiri panggilan tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma tersebut diketahui. 2 orang pihak ketiga dari penyedia barang dan 5 orang dari masyarakat penerima bantuan makanan tambahan.
yakni dari kegiatan di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten seluma. di dalam pengadaan makanan tambahan. sepert, beras, sosis, susu hingga vitamin.
"dari pihak ketiga kegiatan di dinkes. 2 penyedia barang dan 5 dari masyarakat penerima bantuan yang kita mintai klarifikasi," terang gufroni kepada radar seluma.
dimana diketahui, dari dua penyedia barang yang telah dimintai klarifikasi oleh tim penyidik pidsus kejaksaan negeri. kedua penyedia barang mengatakan jika ada kegiatan tersebut.
dimana keduanya mendapatkan anggaran untuk menyediakan pengadaan makanan tambahan dengan anggaran sebesar rp 24 juta dan rp 15 juta.
"kita mintai klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya kegiatan tersebut. saat ini kita masih memintai keterangan terdapat pihak-pihak terkait," ujarnya.
baca juga:kades sebut sudah diberhentikan, sekdes ngaku belum terima surat peringatan dan sk pemberhentian 
baca juga:hindari pmk dan jembrana, sapi dari luar daerah wajib dikarantina
sedangkan untuk pihak ketiga kegiatan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten seluma. yang diketahui merupakan kegiatan dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk) kabupaten seluma. tim pidsus kejaksaan negeri melakukan pemanggilan terhadap 1 orang pihak ketiga dari penyediaan barang kegiatan pkk kabupaten seluma.
 
"masih kita dalami. kita masih akan memintai keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya," tegasnya.
 
diketahui, jika dalam mekanisme penyaluran anggaran insentif fiskal stunting tahun 2023 tersebut. sebelumnya memang terlebih dahulu dilakukan rapat. hanya saja dalam rapat yang dilakukan tidak melalui tahapan-tahapan ataupun mekanisme.
 
"saat ini kita masih terus melakukan telaah, menganalisa. yang jelas, kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait," ujarnya.
 
diketahui juga, jika sesuai daftar dinas pmd kabupaten seluma juga menerima aliran dana insentif fiskal stunting sebesar rp 500 juta. anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak pkk, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
 
bahkan, selain dinas pmd kabupaten seluma. dinas-dinas lain yang masuk dalam daftar penerima dana insentif fiskal stunting nantinya juga akan kembali dilakukan pemanggilan. karena dari data yang didapat diduga ada double ploting atau tumpang tindih anggaran. sudah ada dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd). akan tetapi diduga kembali dianggarkan juga di dana insentif fiskal stunting.
 
sekedar mengingatkan, ada tujuh opd penerima dana insentif fiskal stunting tahun 2023. dana yang diberikan menkeu sebesar rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.
 
dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di kabupaten seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke opd yang notabene anggaranya telah ada di apbd. pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim tpps maupun dprd kabupaten seluma.