Koranradarseluma.net - Masih ingatkah dengan anggaran fiskal Stunting Rp 5,7 M,? Pengusutan dugaan penyimpangan anggaran stunting ini ternyata awal tahun 2024 dua Aparat Penegak Hukum(APH) Polres Seluma dan Kejari Seluma sama sama gencar melakukan pengusutan. Ironisnya pengusutan ini berujung penghentian pengusutan oleh dua lembaga APH ini, dengan berbagai alasan. Namun belakangan, Polres Seluma dan Kejari Seluma kembali berebutan “daging” dalam pengusutan dugaan honorer siluman dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kajari Seluma Dr. Eka Nugraha mengatakan dirinya sudah memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengusutan dengan terlebih dahulu untuk melakukan puldata dan pulbaket terlebih dahulu. Termasuk memantau informasi maraknya dugaan honorer siluman di seleksi PPPK yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.
"Terlebih dahulu adalah segera akan melakukan Pulbaket dugaan honorer siluman ini. Jika unsur pidana dan melawan hukum ditemukan maka akan kita naikkan ke penyelidikan," terang Kajari.
Dijelaskan, Pulbaket yang akan dilakukan Kejari Seluma akan dimulai dari proses penginputan di pangkalan data atau database BKN yang dilakukan BKPSDM. Lalu proses SPTJM hingga ada kades, perangkat desa dan anggota BPD ikutan lulus PPPK. Dengan penelusuran, database BKN. Sehingga pulbaket dan puldata mulai dari BKPSDM baru ke SPTJM yang menjadi syarat untuk seleksi PPPK ini.
“Honorer siluman ini juga diakui oleh BKPSDM sendiri dan ada di dua OPD di lingkungan pemda Seluma. Sehingga masih ada OPD lainnya yang akan kita sidik dalam perekrutan PPPK,”sampai Kajari Seluma.
Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo SIK melalui Kasat Reskrim AKP Sirait SH MH membenarkan dengan telah adanya laporan akan adanya dugaan honorer siluman. Hanya saja, masih akan mendalami laporan tersebut. Karena banyak pihak yang terlibat dalam perkara ini, mulai dari Inspektorat, BKPSDM, BKN dan Kemenpan RB.
"Yang jelas kita telusuri dulu, karena perkara ini melibatkan banyak pihak yang semuanya harus didalami,"sampainya.
Untuk diketahui ada tiga formasi PPPK yang direkrut Pemkab Seluma, yaitu guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Dari tiga formasi ini kuat dugaan semua ada terselip honorer siluman. Untuk oknum honorer siluman yang telah lulus PPPK, hasil penelusuran honor siluman terinput di database BKN. Kenyataannya oknum yang bersangkutan banyak tidak lagi honor, bahkan ada yang telah menjadi kades, perangkat dan anggota BPD.
Termasuk orang orang dekat dengan Pejabat sekalipun. Sehingga database BKN harus diverifikasi ulang, karena disinyalir juga honorer siluman yang masuk database BKN banyak titipan pejabat. Sementara honorer yang benar mengabdi tersingkirkan karena banyaknya titipan tersebut.