PEMATANG AUR - Jelang akhir jabatan dan mendekati pelaksanaan Pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sebanyak 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma terlihat tidak memiliki peran maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Fungsi dalam pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah seakan tidak lagi diprioritaskan.
Salah satunya termasuk dalam pengawasan atas dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting sebesar Rp 5,7 Miliar yang diterima oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma pada akhir tahun 2023 yang lalu. Dimana DPRD Kabupaten Seluma terlihat tidak melakukan upaya apapun terkait hal ini.
Ketua DPRD sebelumnya hanya meyebut kecolongan dan tidak mengetahui akan alokasi dan realisasi dana yang diterima dari Kemenkeu tersebut. Dan mengakui bahwa dirinya tidak pernah membahasnya di badan anggaran bersama Tim anggaran pemerintah daerah.
BACA JUGA:OPD Mulai 'Nyanyi' Akui Adanya SPJ Fiktif Pada Realisasi Dana Stunting 2023
Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos sekaligus ketua Banggar sebelumnya sempat merencanakan, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah ini dengan TAPD dan OPD terkait. Hanya saja, hingga detik ini tidak kunjung terwujud. Meskipun sejak awal tidak ada pembahasan di DPRD terkait dana stunting ini. Melainkan hanya ada berita acara saja yang diserahkan Ketua TAPD ke DPRD.
"Anggota kita masih sibuk kampanye. Jadi belum bisa kita laksanakan RDP ini," ujarnya.
Diketahui, jika DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Banyak dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi, akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif ini.
"Tetap kita laksanakan RDP, paling habis Pemilu ini. Kita akan pertanyakan ke TAPD terkait dana isentif fiskal stunting yang sedang dilidik APH ini," sampainya.
BACA JUGA:Puskaki Sebut, Dugaan Penyelewengan Insentif Fiskal Stunting Terencana dan Terstruktur