Bacoan Jemo Kito - Pada masa kepemimpinan Bupati Erwin Octavian dan Gustianto yang sudah memasuki 4 tahun lamanya ini belum dapat membangun akses jalan Desa Napal Jungur, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Jalan yang nyaris putus tersebut diterjang longsor pada Mei 2021 lalu.
Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca mengatakan, bahwa sebelumnya terkait anggaran untuk perbaikan jalan Napal Jungur yang nyaris putus itu sudah diusulkan kepada pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kan jalan itu beberapa tahun lalu rusak akibat bencana, sudah kita usulkan anggaran kepada TAPD namun sebaliknya butuh anggaran besar untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi akses masyarakat pada 6 desa di Kecamatan Lubuk Sandi itu," kata Nofi.
Lebih lanjut Nofi mengatakan, lambatnya pembangunan jalan itu dilakukan karena faktor pertamanya adalah akan memakan anggaran yang besar dan kemudian membangun jalan tersebut tidak cukup hanya diberikan pelapis tebing namun juga akan dilakukan pelebaran jalan.
BACA JUGA:Setelah Beberapa Bulan Disegal, Kantor Desa Dusun Baru Akhirnya Dibuka
BACA JUGA: 7 Orang Diterapkan Tersangka, Kasus Penyegelan Kantor Desa Dusun Baru
"Pembangunan jalan Napal Jungur pasti memakan anggaran yang besar karena tidak hanya membangun pelapis tebing pada jalan namun bakal dilakukan pelebaran jalan yang nantinya akan membelah bukit di samping badan jalan tersebut," ujar Nofi.
Menurut Nofi, akses jalan Napal Jungur tersebut sangatlah penting bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Lubuk Sandi ke arena jalan itu merupakan penghubung dari 6 Desa yakni Desa Napal Jungur, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma merupakan akses 6 desa di Kecamatan Lubuk sandi, yakni Desa Tanjung Kuaw, Napal Jungur, Lubuk Terentang, Talang Kebun, Dusun Tengah, Arasapat dan Cawang.
"Kami sebagai DPRD sangat peduli terhadap keluhan masyarakat apalagi soal jalan itu yang merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat sekitar Lubuk Sandi, hanya saja kita tunggu dulu usulan dari pihak eksekutif yang mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke Balai PUPR atau langsung dari kementerian sehingga bisa menggunakan anggaran dari pusat," kata dia.