100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo,Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

koranrdarseluma.net - Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/1/2025), Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap arah kepemimpinan ke depan.

"Kita semua berharap pemerintahan yang baru ini akan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan persamaan bagi masyarakat," ujar Sinta dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertema "Merespons 100 Hari Presiden Prabowo", yang digelar di Griya Gus Dur, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Dalam acara yang sama, Alissa Wahid, ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Masyarakat sekaligus putri sulung Gus Dur, menyampaikan pemerintahan baru harus menjadi ruang evaluasi dan penguatan demokrasi berdasarkan nilai etika dan moral.

"Pemerintahan ini harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang fokus pada kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ungkap Alissa.

Gerakan Nurani Bangsa, sebagai forum etis dan nonpartisan, menyampaikan 10 pesan kebangsaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menjaga demokrasi. Demokrasi harus dipelihara sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kedua, merawat nilai kebangsaan. Semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, harus menjaga nilai kebangsaan demi keutuhan bangsa sesuai amanah konstitusi.

Ketiga, kepentingan rakyat sebagai prioritas. Seluruh agenda pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, bukan kepentingan segelintir pihak.

Keempat, peningkatan kualitas hidup. Pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan, dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kelima, melindungi kebebasan masyarakat. Penyelenggara negara di semua lini harus melindungi kebebasan masyarakat secara profesional.

Keenam, pemberantasan korupsi. Aparat negara harus menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

Ketujuh, efisiensi dan etika birokrasi. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin daerah harus bekerja dengan efektivitas, efisiensi, serta menjunjung tinggi nilai etik dan moral.

Kedelapan, pengelolaan APBN untuk kesejahteraan. Kebijakan fiskal dan APBN harus berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kesembilan, perhatian untuk Papua. Pemerintah harus membangun Papua secara damai dan adil dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Kesepuluh, Pancasila sebagai dasar kepemimpinan. Penyelenggara negara harus menjadikan ajaran universal agama dan nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengemban amanah bangsa.