Dewan Nilai Uang Persediaan di OPD, Minim

Koranradarseluma.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma menyorotiUang Persediaan (UP) 2025 terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih terlalu minim. Minimnya UP ini dikhawatirkan berdampak terhadap aktivitas rutin.

Salah satunya gaji pegawai honor dan lain sebagainya termasuk pembayaran listrik dan Internet kantor. 

"Kita meminta agar SK Bupati Seluma tentang UP ditinjau lagi. Kita menilai UP ini terlalu minim. Padahal ini penting untuk OPD. Masa sekelas Sekretariat DPRD UP hanya Rp250 juta dan di Dinas PUPR hanya Rp90 juta," kata Yupan Ahyadi anggota DPRD Seluma fraksi PAN usai melakukan hearing dengan BKD Seluma.

Dijelaskan, UP difungsikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bukan belanja modal atau yang tidak termasuk dalam kegiatan fisik. Selain itu, menurutnya, tanggung jawab UP berada di bendahara pengeluaran bukan pimpinan OPD. Setelah kita pakai UP, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU), artinya supaya ketersediaan uang itu ada terus di bendahara. 

Dirinya melanjutkan, UP merupakan amanat undang-undang dan wajib dipakai oleh setiap penggunaan anggaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan terutama belanja rutin.

Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan Bank Bengkulu sudah menjalin MoU terkait dengan Kartu Kredit Perangkat Daerah (KKPD). Yang mana ini juga bisa menjadi alternatif bagi OPD apabila UP tidak mencukupi untuk pembiayaan rutin. Namun sayangnya hingga saat ini program KKPD ini belum berjalan sebagaimana mestinya.