Tampung Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog
Kepala Bapeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari S.STP.MM--
Kortanradarseluma.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menampung aspirasi masyarakat melalui Perencanaan Pembangunan Inklusif (Dirangkul) dimana tujuan tidak lain untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat.
BACA JUGA:Jangan Mematikan Motivasi Anak
Hal ini di sampaikan Kepala Bapeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari S.STP.MM. "Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah,"ujar Fikri.
BACA JUGA:Perayaan Natal Oikumene di BS, Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan
Setelah semua usulan terkumpul, menurut Fikri dilakukan verifikasi usulan-usulan. Sehingga dapat diketahui usulan-usulan mana yang bisa diakomodir dan yang tidak bisa diakomodir. Fikri juga mengungkapkan penyusunan rancangan awal RPJPD dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga penting untuk mengumpulkan aspirasi langsung dari masyarakat melalui dialog. "Setiap usulan harus masuk ke kamus usulan yang nantinya dimasukkan ke aplikasi Kementerian Dalam Negeri, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Agenda penjaringan kamus usulan bersama kewilayahan ini nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan kamus usulan bersama perangkat daerah dan DPRD hingga dilakukan tahap finalisasi dan surat edaran musrenbang ditetapkan. Dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat harapannya pembangunan tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai dengan kebutuhan,"ujar Fikri.
Ia menambahkan saat menyampaikan usulan dibutuhkan oleh masyarakat baik pada saat penjaringan pada saat proses dewan. Sehingga pada saat menyusun kamus usulan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. "Usulan yang diakomodir akan diselaraskan dengan yang menjadi prioritas dari pusat, provinsi dan kabupaten,"pungkas Fikri.(yes)