Prabowo, Gelar Sidang Kabinet Paripurna, hingga Partisipasi Rendah pada Pilkada 2024

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Erlin Marfiansya |

Selasa , 03 Dec 2024 - 20:21

Prabowo--radarseluma.bacakoran.co

prabowo, gelar sidang kabinet paripurna, hingga partisipasi rendah pada pilkada 2024                            koranradarseluma.net – berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan beritasatu.com sepanjang senin (2/12/2024). dimulai dari sidang kabinet paripurna perdana lengkap dengan wakil menteri hingga tanggapan wamendagri atas rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada 2024.
tidak ketinggalan juga isu politik terkini lainnya soal adanya usulan polri di bawah kemendagri dan juga pemecatan ketua kpu jawa barat oleh dkpp
berikut 5 isu politik terkini beritasatu.com
1. prabowo gelar sidang kabinet paripurna perdana lengkap dengan wakil menteri
presiden prabowo subianto menggelar sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan jakarta pada senin (2/12/2024) sore. sidang kabinet ini merupakan kali pertama prabowo melakukan rapat dengan formasi lengkap bersama seluruh menteri dan wakil menteri (wamen) kabinet merah putih.
berdasarkan pantauan beritasatu.com, para menteri dan pejabat setingkatnya, terlihat hadir bergiliran sejak pukul 14.00 wib. anggota kabinet pun langsung memasuki area istana meski sedikit diguyur hujan.
wakil menteri koordinator hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan permasyarakatan, otto hasibuan mengatakan, banyak permasalahan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna. apalagi, ini kali pertama sidang kabinet paripurna menteri bersama wamen.paripurna.
2. respons usulan polri di bawah kemendagri, wamendagri: harus ada proses politik dahulu di dpr
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya merespons usulan agar institusi polri berada di bawah kendali panglima tni atau kemendagri. bima mengatakan, dalam undang-undang, kepolisian berada langsung di bawah kendali presiden republik indonesia sehingga, jika usulan tersebut ingin dikabulkan, maka harus melewati serangkaian proses dan pengkajian.
"iya, undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah bapak presiden. artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dahulu di dpr, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa," kata bima di istana kepresidenan jakarta, senin (2/12/2024).
menurutnya, jika usulan itu berakhir akan diimplementasikan, maka akan terdapat banyak perubahan di pemerintahan hingga koordinasi antarkementerian. 
3. langgar kode etik, ketua kpu jabar diberhentikan dkpp
isu politik terkini lainnya adalah ketua komisi pemilihan umum (kpu) jawa barat, ummi wahyuni, resmi diberhentikan dari jabatannya oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). keputusan ini disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (kepp) yang digelar di jakarta pada senin (2/12/2024) dan disiarkan secara langsung.
"mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu, ummi wahyuni selaku ketua sekaligus anggota kpu provinsi jawa barat, terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar ketua dkpp, heddy lugito.
heddy juga meminta kpu untuk mematuhi keputusan ini dalam waktu paling lama tujuh hari setelah putusan dibacakan. 
4. puan maharani: pdip menang di 19 kabupaten dan kota di jateng
ketua dpp pdi perjuangan (pdip) puan maharani menyebut pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, pdip menang di 19 kabupaten dan kota di jawa tengah (jateng). namun, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) jateng 2024, pasangan calon yang diusung oleh pdip andika perkasa-hendrar prihadi (hendi) kalah melawan ahmad luthfi-taj yasin.
“sampai saat ini pdip di jateng sudah bisa menang di 19 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di jateng. memang apa pun menjadi evaluasi internal pdip, tetapi kami tetap semangat walaupun pilgub belum berhasil bisa memenangi kembali pilgub jateng," jelasnya di semarang, senin (2/12/2024).
kemenangan pdip di beberapa wilayah di jateng, diakui puan merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan rakyat jateng yang sudah memilih pemimpin di kabupaten/kota di masing-masing dan tetap mendukung pdip.
5. partisipasi pemilih rendah pada pilkada 2024, bima arya sebut masyarakat jenuh
isu politik terkini lainnya adalah respons wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya terkait adanya dugaan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2024. kendati masih menunggu data partisipan pemilih pilkada 2024 secara resmi dari kpu, bima mengakui adanya kecenderungan penurunan jumlah partisipan pemilih yang diduga karena masyarakat jenuh.
"ya, memang masih kita tunggu data dari teman-teman kpu secara keseluruhan. memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah. memang ada tren, sebetulnya pilkada 2024 ini lebih rendah daripada pilpres atau tidak," katanya saat ditemui di istana kepresidenan jakarta, senin (2/12/2034).
bima menyebutkan ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaksanakan hak pilihnya dalam pilkada 2024. ia menyoroti, jarak waktu yang dekat antara pilpres dengan pilkada, bisa jadi penyebab kejenuhan masyarakat

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 19 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan