Sosialisasi, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, di Kelurahan Padang Rambun

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Erlin Marfiansya |

Selasa , 24 Sep 2024 - 18:18

Sosialisasi--radarseluma.bacakoran.co

Di samping UU tentang Perlindungan berupa kekerasan terhadap anak juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur tentang hak, kewajiban, batasan, lembaga, dan pengadilan HAM. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam UU HAM:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Setiap warga negara berhak secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Setiap warga Negara berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak itu sendiri.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia.

sosialisasi, pencegahan kekerasan terhadap anak, di kelurahan padang rambun                            koranradarseluma.net - maraknya kekerasan terhadap anak tentunya sangat miris hal itu bahkan terjadi di depan mata kita sendiri ada pun kekerasan itu terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga kekerasan mental hingga kekerasan seksual 
lebih mirisnya lagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh orang-orang terdekat.
adapun kekerasan terhadap anak mendapat perlindungan dari uu negara republik indonesia adapun uu tentang kekerasan terhadap anak berdasarkan undang-undang (uu) nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
undang-undang (uu) yang mengatur tentang perlindungan anak di indonesia adalah uu nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
uu nomor 35 tahun 2014 mengatur beberapa hal, di antaranya: 
anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. 
anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. 
pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. 
 baca juga:kelurahan napal, sosialisasi pelaksanaan pembangunan 
anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil berhak mendapatkan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma. 
 
aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dilarang, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
selain uu nomor 35 tahun 2014, ada juga uu lain yang mengatur perlindungan anak, yaitu uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (ham) dan uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdrt. 
 
di samping uu tentang perlindungan berupa kekerasan terhadap anak juga ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 adalah undang-undang hak asasi manusia (ham) yang mengatur tentang hak, kewajiban, batasan, lembaga, dan pengadilan ham. berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam uu ham: 
 
setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 
 
setiap warga negara berhak secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah indonesia. 
 
setiap warga negara berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak itu sendiri. 
 
penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang. 
 
pelanggaran ham adalah setiap perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. 
 
pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi ham.
 
maka berdasarkan perintah uu tersebut di atas maka sebagai bentuk beban tanggung pemerintahan kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kantor kelurahan padang rambun dengan menghadirkan peserta terdiri dari ketua rt/rw dalam wilayah kelurahan padang rambun, tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda dan kader pkk/posyandu dan masyarakat lainnya serta segenap staf dan pegawai kelurahan padang rambun yang nantinya sebagai penyambung lidah untuk di sampaikan kepada masyarakat banyak.
 
acara sosialisasi di buka oleh camat seluma selatan miri arinato.se dengan di dampingi oleh lurah kelurahan padang rambun sikin. a.md
dalam sambutannya lurah padang rambun sikin.a.md agar para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak untuk nantinya menjadi motor di tengah masyarakat.
 
"dengan adanya  kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak ini tentunya para peserta dapat menjadi promotor di masyarakat sebagai penyambung lidah pemerintah di tengah-tengah masyarakat tentang apa saja bahaya dari dengan akibat perbuatan kekerasan terhadap anak dan bagaimana dan apa yang dapat dilakukan jika terjadi kekerasan di lingkungan, untuk itu peran aktif masyarakat terutama para ketua rt/rw sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak" pungkasnya 
 
sementara narasumber dari dinas dp3appkb kabupaten seluma yang mana di wakili oleh kabid perlindungan anak resmi. s.kep menurut bahwa kekerasan terhadap di lingkungan oleh uu berdasarkan uu nomor nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
 
"anak merupakan anugerah dan rahmat dari allah swt maka setiap anak berhak untuk hidup setiap anak mendapatkan perlindungan oleh negara.
maka jika terjadi kekerasan terhadap anak wajib untuk di lingkungan bisa secara bertahap mulai dari rt/rw  hingga ke penegak hukum ada pun untuk di dinas dp3appkb pemerintah memberikan perlindungan baik perlindungan berupa bantuan hukum, bantuan psikolog singga rumah aman, semua nya dapat di gunakan oleh masyarakat secara gratis dengan di biayai oleh negara" tegasnya.
 
itulah dasar hukum perlindungan anak untuk itu mari kita secara bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan terhadap agar berkurang bahkan terhapus di tengah-tengah kita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 25 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan