Supervisor dan Fasilitator Terlibat Evaluasi Triwulan 2

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Kamis , 04 Jul 2024 - 09:14

Dinsos melakukan Rakor Evaluasi Triwulan 2 kepada Supervisor dan Fasilitator sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Triwulan 2 sekaligus penyamaan persepsi dan pembahasan Kepmensos RI No 73 Tahun 2024--

supervisor dan fasilitator terlibat evaluasi triwulan 2                             
 
bacoan jemo kito - dinas sosial (dinsos) melakukan rakor evaluasi triwulan 2 kepada supervisor dan fasilitator sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan triwulan 2 sekaligus penyamaan persepsi dan pembahasan kepmensos ri no 73 tahun 2024.
baca juga:personil kodim 0408 bs/kaur laksanakan lari pagi dan senam
 
 
kepala dinas sosial (dinsos) bengkulu selatan, efredy gunawan s.stp.m.si menuturkan bahwa telah diselenggarakannya kepada supervisor dan fasilitator sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan triwulan 2 sekaligus penyamaan persepsi dan pembahasan kepmensos ri no 73 tahun 2024.
baca juga:maarten paes, setim dengan lionel messi di mls all star
 
 
"supervisor dan fasilitator terlibat dalam evaluasi triwulan 2,"ungkap efredy gunawan, rabu (3/7/2024). dikatakan kemensos ri no 73 tahun 2024 menuturkan dalam pertemuan tersebut menyapaikan mekanesme mengenai tata cara proses usulan data serta validasi dan validasi data terpadu kemiskinan sosial (dtks).
 
"ada aturan baru dari kemensos tentang verifikasi dan validasi dtks yaitu kepmensos 73 tahun 2024 yg intinya bahwa desa dan kelurahan harus melaksanakan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk verifikasi dan validasi data penerima bansos serta data dtks tiap 3 bulan sekali"ujar efredy gunawan.
 
verval penting dilakukan untuk mengecek data yang tidak layak lagi agar dicoret dari dtks dan data yang layak menerima bansos agar diusulkan dalam dtks serta penerima bansos sehingga data yang menerima bansos tepat sasaran melalui musdes/muskel.
 
selain itu, efredy menyarankan, bahwa jika ada warga di desa atau kelurahan yang layak menerima bansos pkh atau bpnt seperti fakir miskin, lansia miskin, yatim piatu miskin, disabilitas maka usulkan dalam musdes/muskel agar masuk dalam dtks penerima bansos.
 
"kades atau lurah tidak mau melakukan musdes atau muskel maka mereka wajib membuat sptjm yang menyatakan bahwa data tidak ada yang diverval. semua data tersebut harus di upload dalam aplikasi siksng oleh operator siksng desa atau kelurahan,"demikian efredy.(yes)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan