Anggaran Rp 2,5 M Kembali Ke Pusat, Pembangunan MAKN Terancam Batal

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Senin , 04 Dec 2023 - 17:19

Menurutnya, seluruh ruang lingkup dunia pendidikan di bawah kementrian agama bisa saja melakukan pembangunan sekolah sekolah. Hanya saja, harus terlebih dahulu ada legalitas dasar pembangunan berupa lahan yang bersertifikat jelas dan jika memang hibah juga harus terdapat Naskah Hibah Pemerintah Daerah(NPHD).

"Terpenting harus ada NPHD baru bisa dilakukan pembangunannya. Dan saat ini anggaran yang sdah ada sudah tak bisa di gunakan dan menjadi Silpia," sambungnya.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melalui Kabid Perkim Jefry Ramadhani menerangkan jika naskah hibah lahan pembangunan MAKN masih di Tapem sekretariat daerah belum sampai ke perkim.

"Saat ini belum ada proses lebih lanjut disperkim melainkan masih di Tapem," Sampainya singkatnya.(ndo)

anggaran rp 2,5 m kembali ke pusat, pembangunan makn terancam batal                             
 
 
seluma -  anggaran sebesar rp 2,5 m untuk pembangunan sekolah madrasah aliyah kejuruan negeri (makn) di kabupaten seluma tak kunjung terealisasi. karena, sampai saat  ini naskah hibah aset berupa sertifikat tak kunjung terselesaikan. 
lahan tersebut terletak tidak jauh dari lokasi masjid baitul falihin, kelurahan pasar tais kecamatan seluma.
"sejogyanya tahun ini merupakan pembangunannya dan anggaran sudah ada sebesar rp 2,5 m. namun naskah hibah berupa lahan tak kunjung terselesaikan. sehingga anggaran menjadi silpa dan masuk ke kas negara kembali,"  tegas kepala kantor kementerian agama kabupaten seluma, h heriansyah.
disampaikan, sekalipun lokasi dan telah disepakati lokasi seluas 3/4 hektar antara pemerintah kabupaten seluma dengan kantor kementerian agama kabupaten seluma. namun, sampai detik ini bukti dari hibah berupa sertifikat tanah yang berada di sebelah masjid baitulafalihin tak ada fisiknya.
 
"intinya jika memang sertifikat lahan tersebut sudah ada maka pembangunan makn bisa di langsungkan," sampainya.
 
dijelaskan, jika setiap daerah memiliki kuota anggaran untuk melakukan pembangunan sekolah tersebut mulai dari anggaran hingga kebutuhan dari kementrian agama untuk menunjang dunia pendidikan. namun, tetap pembangunan makn tersebut tetap melalui perencanaan terlebih dahulu.
 
"jika sertifikat sudah ada dan di tangan kementrian agama. maka sudah bisa mulai dilakukan perencanaan pembangunan," sambungnya.
 
menurutnya, seluruh ruang lingkup dunia pendidikan di bawah kementrian agama bisa saja melakukan pembangunan sekolah sekolah. hanya saja, harus terlebih dahulu ada legalitas dasar pembangunan berupa lahan yang bersertifikat jelas dan jika memang hibah juga harus terdapat naskah hibah pemerintah daerah(nphd).
 
"terpenting harus ada nphd baru bisa dilakukan pembangunannya. dan saat ini anggaran yang sdah ada sudah tak bisa di gunakan dan menjadi silpia," sambungnya.
 
sementara itu, dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) melalui kabid perkim jefry ramadhani menerangkan jika naskah hibah lahan pembangunan makn masih di tapem sekretariat daerah belum sampai ke perkim.
 
"saat ini belum ada proses lebih lanjut disperkim melainkan masih di tapem," sampainya singkatnya.(ndo)