Wakil Ketua DPRD Seluma, Tegaskan Wacana Pemekaran Belum Pernah Dibahas

Koranradarseluma.net – Wacana pemekaran kabupaten baru dari Kabupaten Seluma kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi baik di DPRD Seluma maupun di tingkat Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, arah pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah, baik dari aspek administratif, jumlah penduduk, hingga kesiapan wilayah. Dari seluruh kecamatan di Seluma, ia menilai Kecamatan Sukaraja menjadi wilayah yang paling memungkinkan untuk dimekarkan.

“Kalaupun ada rencana pemekaran, yang lebih layak adalah Kecamatan Sukaraja karena penduduknya paling padat dan wilayahnya cukup besar,” ungkapnya, Rabu (26/11).

Sementara itu, dua wilayah lain yang sempat disebut dalam wacana pemekaran, yakni Talo dan Maras, dinilai masih belum memenuhi syarat dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk.

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Sukaraja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Seluma serta memiliki perkembangan wilayah yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan belum adanya pembahasan resmi, DPRD Seluma mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan informasi yang jelas dan tidak terjebak pada isu tanpa dasar. Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan agar pelayanan publik berjalan optimal.

Selain itu, Samsul menekankan bahwa wacana pemekaran tidak boleh hanya didorong oleh kepentingan politik jangka pendek. Ia menyebut pemekaran harus menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan dampak pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh wilayah Seluma.

Ia menambahkan bahwa jika suatu saat kajian pemekaran benar-benar dilakukan, maka seluruh elemen terkait mulai dari pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat hingga lembaga akademik harus dilibatkan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.