Ada 1 Tambahan Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit Aktif, Revisi RUU TNI

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Bacakoranradarseluma |

Senin , 17 Mar 2025 - 08:23

TB Hasanudin--

ada 1 tambahan lembaga yang bisa diisi  prajurit aktif, revisi ruu tni                             
jakarta, radarseluma.disway.id - pembahasan revisi ruu tni yang sempat ricuh, karena dilakukan di hotel masih terus berjalan. disebutkan anggota komisi i dpr, tb hasanuddin,  hasil pembahasan panitia kerja (panja) ruu tni yang terlaksana di salah satu hotel kawasan jakarta, sudah ada. dalam revisi ruu tni ini kata tb hasanuddin, ada penambahan satu kementerian atau lembaga (k/l) dari usulan 15 k/l yang semula disampaikan oleh pemerintah dalam daftar inventarisasi masalah (dim) ruu tni.
baca juga:ott oku, soal fee proyek pokir dprd, skandal mafia apbd terungkap
baca juga:kpk ott lagi, jual beli proyek di oku sumsel, 8 orang ditangkap
politikus pdip itu menyebutkan, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni, ada 10 kementerian atau lembaga sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. terbaru, pemerintah mengusulkan lima tambahan k/l dalam revisi uu tni, yakni kelautan dan perikanan, bnpb, bnpt, keamanan laut, serta kejagung.
 
"tadi juga didiskusikan ya, itu ada penambahan yang pertama itu uu nomor 34 tahun 2004, itu kan 10. kemudian, muncul dalam revisi itu adalah 5. mungkin sudah tahu ya teman-teman," kata tb hasanuddin di hotel fairmont, jakarta pusat, sabtu (15/3/2025).
 
 
tb hasanuddin menyatakan, berdasarkan rapat panja, terdapat usulan tambahan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif. lembaga tersebut adalah badan nasional pengelola perbatasan (bnpp).
 
"sekarang ada di tambah 1, yaitu badan pengelola perbatasan, satu, ya. karena dalam perpres itu dan dalam kenyataannya, badan pengelola perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota tni itu," ujar tb hasanuddin.
 
baca juga:baznas dan tim pkk seluma, bagikan 2.025 takjil di empat titik lokasi
ia mengatakan prajurit di luar 16 kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh dpr dan pemerintah harus mengundurkan diri dari jabatannya. ia menyebutkan 16 kementerian atau lembaga ini sudah final dirundingkan oleh panja ruu tni.
 
"kemudian pertanyaan tadi soal penempatan prajurit tni ya, di tempat lain, di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri. jadi kalau itu sudah final," kata tb hasanuddin.
 
16 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif tni berdasarkan revisi undang-undang:
 
1. koor bid polkam
2. pertahanan negara
3. setmilpres
4. inteligen negara
5. sandi negara
6. lemhannas
7. dpn
8. sar nasional
9. narkotika nasional
10. kelautan dan perikanan
 
baca juga: sambal cabe hijau cocok pendamping menuh makan
11. bnpb
12. bnpt
13. keamanan laut
14. kejagung
15. mahkamah agung
16. badan nasional pengelola perbatasan (bnpp)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan