Dugaan Korupsi di Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mensesneg Tegaskan Semua Jalan Sesuai Aturan

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Bacakoranradarseluma |

Senin , 03 Mar 2025 - 14:19

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi --

JAKARTA, Koranradarseluma.net - Tampaknya istana agar risaih juga, terkait dilaporkannya dugaan korupsi, di retreat kepala daerah ke KPK. Walaunpun, istana telah menyatakan jika reterat tersebut diselenggarakan gterbuka.

Seperti diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Bahwa istana tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya menurut Prasetyo, semua proses pelaksanaan retret kepala daerah sudah sesuai aturan.

"Ya melapor itu hak. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melayangkan lapor dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah ke KPK.

Penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret, menjadi salah satu poin, karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

Sementara Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Prasetyo memastikan proses penunjukan hingga pelaksanaan retret sesuai aturan. "Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

dugaan korupsi di retreat kepala daerah dilaporkan ke kpk, mensesneg tegaskan semua jalan sesuai aturan                              
 jakarta, koranradarseluma.net - tampaknya istana agar risaih juga, terkait dilaporkannya dugaan korupsi, di retreat kepala daerah ke kpk. walaunpun, istana telah menyatakan jika reterat tersebut diselenggarakan gterbuka. 
seperti diungkapkan menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi. bahwa istana tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah ke komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
 
baca juga:15 negara berikut, miliki durasi puasa paling singkat
baca juga:resep kerang dara saus padang cita rasa pedas yang khas dan bumbu yang meresap,
pasalnya menurut prasetyo, semua proses pelaksanaan retret kepala daerah sudah sesuai aturan. 
"ya  melapor itu hak. tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. sesuai dengan perundang-undangan. tidak ada yang dilanggar. semua bisa kita buka," kata prasetyo di istana kepresidenan, jakarta, senin (3/3/2025). 
 
seperti diketahui, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melayangkan lapor  dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah ke kpk.
 
penunjukan pt lembah tidar sebagai pelaksana retret, menjadi salah satu poin, karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader partai gerindra.
 
sementara presiden ri prabowo subianto juga menjabat sebagai ketua umum partai gerindra. prasetyo memastikan proses penunjukan hingga pelaksanaan retret sesuai aturan. "ya itu kan prosesnya ya. pengelolanya. prosesnya seperti itu. tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia. 
 
baca juga:ada laporan mesin pengering padi rusak, deputi kepala perwakilan bi bengkulu turun langsung cek
baca juga:usai kalah penalti dengan fulham, mu kian tenggelam di piala fa
prasetyo juga memastikan, pt lembah tidar ditunjuk sebagia pelaksana retreat setelah melalui proses tender. "iya dong (melalui tender)," ujar politikus partai gerindra itu. diberitakan sebelumnya, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retret kepala daerah di magelang, karena mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan pt lembah tidar sebagai pelaksana retret. pasalnya, pt lembah tidar adalah perusahaan yang diduga diurus oleh kader partai gerindra. 
 
"di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. itu gambaran awalnya," kata pakar hukum tata negara feri amsari di gedung merah putih kpk
\ dalam kesempatan yang sama, peneliti dari perkumpulan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) annisa azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret. annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retret. "tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar annisa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 4 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan