Jokowi Tanggapi Daftar OCCRP 2024 hingga KPK Siapkan Bukti Kuat Keterlibatan Hasto dalam Kasus Harun Masiku

koranradarseluma.net -  Isu politik dan hukum terkini sepanjang Selasa (31/12/2024) diisi dengan kabar mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret.

Selain itu, ada juga kabar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang siap menyajikan bukti-bukti yang akan membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sulit mengelak saat diperiksa dalam kasus dugaan siap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Berikut isu politik dan hukum terkini , Selasa (31/12/2024).

1. Respons Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024: Yang Dikorupsi Apa? Dibuktikan Saja!

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret.

BACA JUGA:Jokowi Pemimpin Korup Versi OCCRP, Ketum Relawan Joman: Opini Sesat dan Ngawur

BACA JUGA:Sambut 2025, Wakil Ketua DPR Optimistis Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

“Ya terkorup, terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

2. Golkar Kaji Opsi Pilkada Tak Harus Pemilihan Langsung

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia masih mempertimbangkan opsi lain terhadap perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang disebut memakan biaya tinggi.

Bahlil menyebut Partai Golkar mengkaji sistem pilkada yang terbaik bagi semua pihak, termasuk jika ada pertimbangan tak harus dilakukan pemilihan langsung.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara “Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar”, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa (31/12/2024).

"Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung dan itu enggak mungkin kita ubah. Kalau pemilihan gubernur dan bupati itu dilakukan secara demokratis. Untuk itu, kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa," katanya.

BACA JUGA:Kasus Polisi Peras Penonton DWP, 2 Anggota Diberhentikan Tidak Hormat