Soal Dana Stunting, Unit Tipidkor Polres Seluma Agendakan Pemanggilan Ketua TAPD

soal dana stunting, unit tipidkor polres seluma agendakan pemanggilan ketua tapd   bacoan jemo kito - penyidik unit tindak pidana korupsi (tipidkor) satuan reserse dan kriminal (sat reskrim) polres seluma, pada pekan (minggu) ini merencanakan akan menjadwalkan (mengagendakan) pemanggilan tehadap ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten seluma, h. hadianto, se msi.   rencana pemanggilan terhadap ketua tapd kabupaten seluma tersebut. diketahui untuk memintai klarifikasi terkait penanganan kasus dugaan fiktif dan penyelewengan dalam anggaran dana insentif fiskal rp 5,7 miliar tahun 2023.   saat dikonfirmasi radar seluma, kapolres seluma, akbp arief eko prastyo, sik mh melalui kasat reskrim, akp dwi wardoyo, sh mh didampingi kanit tipikor, ipda dendi, sh membenarkan, sudah menjadwalkan untuk klarifikasi terhadap pengelola anggaran di pemerintah kabupaten (pemda) seluma. baca juga: kecolongan soal dana fiskal stunting, dewan seluma tak bergeming baca juga:opd mulai 'nyanyi' akui adanya spj fiktif pada realisasi dana stunting 2023 "iya sudah kita jadwalkan minggu ini, untuk memintai klarifikasi ketua tapd ini agar dugaan penyimpangan dan fiktifnya pengelolaan anggaran stunting menjadi terang benderang dan warga tidak bertanya-tanya lagi," sampainya.   saat ditanya lebih lanjut terkait pemeriksaan pengelolaan anggran fiskal atau sering disebut stunting. penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pihak. termasuk pelaksana di masing-masing organisasi perangkat daerah(opd).   namun diduga fiktif atau terjadi penyimpangan kasat reskrim dan kanit tipikor sampai saat ini masih enggan untuk berkomentar, melainkan hanya tersenyum dengan perkembangan klarifikasi yang sudah dilakukan.   "saat ini kita belum bisa membeberkan materi pemeriksaan. namun klarifikasi akan terus dilakukan," ujarnya.   diharapkan, seluruh pihak yang mendapatkan undangan klarifikasi dari pihak polres seluma. terkhusus unit tipikor sat reskrim polres seluma di harapkan bisa koperatif. sehingga dugaan penyelewengan dana isentif fiskal rp 5,7 miliar bisa jelas bukan seperti terkesan diakali dan mengakali.    "memang ada beberapa dinas yang membantah dan bertolak belakang keterangannya," pungkasnya.   diketahui, jika sebelumnya sebagain besar kegiatan yang di opd selaku penerima tidak ada dalam program kegiatan. sebab kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran isentif fiskal stunting ini, semua telah dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) dan juga dana alokasi umum (dau) yang diterima pemkab seluma. baca juga:silpa dana stunting 2,7 m, 3 miliar lagi ditelusuri jaksa sejumlah penerima angaran delapan dinas atau opd. mayoritas opd penerima menyampaikan bahwa anggaran yang masuk dalam item realisasi dana isentif fiskal stunting semua telah tersedia dalam dau.   "kalau kami di dinsos anggarannya telah dianggarkan di dau. yang item kegiatannya adalah pengembangan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota," kata kadinsos, elian suandi, msi   hal yang sama juga disampaikan oleh kadisperkimhub, erlan suadi. dirinya menyampaikan bahwa, rehab rumah tak layak huni (rtlh) anggarannya bersumber dari apbn dan apbd. dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada bulan oktober lalu.   "rehab rtlh semua telah kita tuntaskan di bulan oktober. untuk anggarannya kita dapat dari apbn satker perumahan dan apbd seluma tahun 2023," terangnya.    bahkan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten seluma selaku penerima. juga sudah menyelesaikan pekerjaan sarana dan prasarana air bersih dimana anggaran pekerjaan ini telah ada di apbd murni tahun 2023. bukan melalui anggran insentif fiskal stunting tahun 2023.

Tag

• # realisasi dana stunting 202
• # unit tipidkor polres seluma
• # dugaan penyelewengan dana stunting
• # polres seluma

Share

• 
• 
• 
• 
•