Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

peluang maju pilpres 2029 setelah presidential threshold dihapus, cak imin: trauma kalah koranradarseluma.net - ketua umum partai kebangkitan bangsa (pkb), muhaimin iskandar alias cak imin, menanggapi peluangnya maju pada pilpres 2029 setelah mahkamah konstitusi (mk) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). cak imin enggan memastikan langkah politiknya di masa depan. sambil bergurau, ia menyebut pengalaman kalah di pilpres 2024 masih membekas. "nanti maju (pilpres 2029) enggak tahu, masih panjang. trauma kalah. belum tahu rasanya kalah sih," ujar cak imin di istana kepresidenan bogor, jumat (3/1/2025). muhaimin iskandar sebelumnya mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi anies baswedan pada pilpres 2024. pasangan anies-cak imin, yang diusung oleh koalisi perubahan (pkb, partai nasdem, dan pks), harus mengakui keunggulan pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka dari koalisi indonesia maju. baca juga:ketua dpd dorong wacana pengusulan capres jalur independen baca juga:mk hapus presidential threshold hingga presiden prabowo subianto hapus utang umkm pasangan prabowo-gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. terkait putusan mk, cak imin mengakui penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi pkb untuk mencalonkan kadernya sendiri pada pilpres 2029. namun, ia juga menekankan terlalu banyak calon presiden justru tidak realistis. "jalan menuju pilpres 2029 masih panjang. saat ini belum saatnya pkb membahas soal pencalonan," tegas cak imin. cak imin menyerahkan implementasi putusan mk tersebut kepada dpr melalui revisi undang-undang pemilu (uu pemilu). "kalau keputusan mk, siapa pun harus tunduk. problemnya adalah ada satu bab dari keputusan itu yang harus dikembalikan kepada pembuat uu. nanti ya tergantung fraksi-fraksi di dpr," paparnya. sebelumnya, mahkamah konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold sebesar 20% kursi dpr sebagaimana diatur dalam pasal 222 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. putusan final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara nomor 62/puu-xxii/2024 pada kamis (2/1/2025). dalam amar putusannya, ketua mk suhartoyo menyatakan norma pasal 222 uu pemilu bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. baca juga:gagalnya penangkapan harun, diduga bocor di internal, ini jawaban kpk baca juga:tagih bukti, ali mochtar ngabalin pertanyakan data occrp soal jokowi korupsi

Tag

• # pengalaman kalah di pilpres 2024
• # muhaimin iskandar
• # partai kebangkitan bangsa

Share

• 
• 
• 
• 
•