Mendagri Tito Setuju, Usulan Distribusi Bansos Disetop Selama Pilkada 2024

Koranradarseluma.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya setuju agar distribusi bantuan sosial (bansos) dihentikan sementara selama Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali," ujar Tito dalam rapat tersebut.

Tito mengaku pihaknya akan merealisasikan usulan tersebut, terlebih, usulan itu datang dari Komisi II DPR. Terkait hal itu, kata Tito, pihaknya akan membuat surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah untuk melarang pembagian bansos selama pilkada.

"Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran," tegas Tito.

Hanya saja, kata Tito, perlu ada pengecualian, yakni untuk daerah yang mengalami bencana agar tetap disalurkan bansos.

"Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana, seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12.000 yang ngungsi, ya enggak mungkin kita enggak kasih bansos mereka, mereka memerlukan itu," pungkas Tito.

Usulan untuk menghentikan penyaluran bansos tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri dan penjabat (pj) kepala daerah pada Senin (11/11/2024). Menurut Deddy, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dahulu sementara sampai 27 November," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan.