Cegah Maladmintrasi, Ombudman RI Hadir Evaluasi Pejabat Pemkab Bengkulu Selatan

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Jumat , 11 Oct 2024 - 10:38

Pjs Ombudsman Bengkulu, Jaka Andhika Melakukan pertemuan dengan Sekda Sukarni dan Pejabat Pemkab Bengkulu Selatan di Ruang Rapat Sekda BS--

cegah maladmintrasi, ombudman ri hadir evaluasi pejabat pemkab bengkulu selatan                             
 
 
koranradarseluma.net - dalam upaya pencegahan  maladministrasi. ombudsman provinsi bengkulu kembali berkunjung di kabupaten bengkulu selatan (bs). evaluasi pejabat pemkab bs.
baca juga:sisardi mpp mengintegrasikan pelayanan publik secara terpadu
 
pjs kepala ombudsman bengkulu, jaka andhika mengatakan bahwa hadirnya kembali di bengkulu selatan, dalam rangka mencegah terjadinya maladmistrasi, dimana ini merupakan langkah penting sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi.
baca juga:8 dan 19 november 2024 debat psalon, lokasinya gedung pemuda bengkulu selatan
 
 
"ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayaan publik. jadi, kami ke bengkulu selatan ini dalam rangka menjalankan salah satu tugas  mencegah terjadi maladministrasi. setelah melakukan rapat evaluasi pelayanan publik di pemkab bs bersama unsur pejabat pemkab bs di ruang rapat setda bengkulu selatan, kemarin (9/10/2024) lalu.
 
dikatakan jaka, dalam melakukan upaya pencegahan maladminitasi, ombudsman melakukan penilaian terhadap kepatutan penyelenggaraan pelayanan publik. yang mana pada tahun 2024 ini ombudsman telah melakukan penilaian pelayanan public termasuk di lingkungan pemkab bengkulu selatan."kita telah memindai data, melakukan supervisi dan penjaminan mutu. untuk tahapan yang ini telah masuk finalisasi di tingkat ombudsman ri di pusat,"jelas jaka.
 
ia menambahkan dalam melakukan pencegahan maladministarasi. ombudsman di bengkulu selatan juga melakukan evaluasi sebagai persiapan untuk standar kepatuhan. karena di tahun 2025 nanti, bukan lagi penilaian seperti tahun sebelumnya. tetapi masuk ke pelayanan publik yang lebih kompleks dan lebih komperhensif lagi penilaiannya.
 
menurut jaka, dimaksud dengan maladministrasi bahwa pada undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman ri  maladministrasi merupakan semua perbuatan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik yang menyebabkan kerugian materiil dan non materiil. seperti mengabaikan kewajiban hukum dan menyalahgunakan wewenang, serta penundaan yang berlarut.
 
"maladminitasi adalah pintu masuk tindakan-tindakan koruptif. sehingga di ombudsman itu ada pencegahan maladministrasi,"kata jaka. sementara itu, sekda bengkulu selatan, sukarni m.si mengatakan hadirnya ombudsman bengkulu ke bengkulu selatan, dalam rangka mencegah terjadinya maladmistrasi, dimana ini merupakan langkah positif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi."kita merespon baik apa yang dilakukan pihak ombudsman bengkulu, memberihkan bimbingan terkait mencegah terjadinya maladmistrasi, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan agar opd berperan untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. sehingga terhindar dari pelanggaran,"pungkas sukarni.(yes)

Tag

# ombudsman

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 14 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan