Pemdes Diingatkan Syusun Program Yang Berkaitan Hukum Perdes

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Kamis , 03 Oct 2024 - 14:45

Kepala DPMD BS--radarseluma.bacakoran.co

pemdes diingatkan syusun program yang berkaitan hukum perdes                             
 
 
koranradarseluma.net - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa(dpmd ) bengkulu selatan meminta kepada pemerintah desa (pemdes) untuk menyusun program legislasi secara umum bisa diartikan untuk menyusun atau proses pembuatan undang-undang ataupun peraturan yang menjadi dasar hukum dalam bertindak.
baca juga:dampak pernikahan dini dalam kesehatan dan sosial
 
 
kepala dpmd bengkulu selatan (bs), herman sunarya,sh.mh menuturkan penyusunan legislasi harus dikeluarkan paling lambat akhir 2024, sehingga pada januari 2025 semuanya sudah selesai, karena ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atau kades bersama badan permusyawaratan desa (bpd).
baca juga:telan kekalahan terbesar di eropa sejak 2021, atletico madrid: itu benar-benar buruk
 
 
"produk-produk hukum yang dibuat bisa dilaksanakan pada tahun 2025, intinya untuk mendapatkan payung hukum dalam melaksanakan beberapa kegiatan didalam desa, dan yang penting terkait dengan prodak hukum seperti peraturan desa (perdes) hewan ternak, perdes adat istiadat, predes penetapan apbdes. semuanya itu diharapkan semuanya sudah ada drafnya,"jelas herman.
 
dikatan herman, perdes ini nantinya akan digunakan untuk pengatur kegiatan yang dilakukan didalam suatu pemerintahan desa. dan masih banyak lagi produk hukum yang bisa dibuat seperti perdes pengelolaan wisata bagi desanya yang mempunyai lokasi wisata, karena tanpa adanya aturan semuanya tidak akan berjalan dengan baik.
 
namun yang tidak kalah pentingnya, yakni penambahan masa jabatan kepala desa sebelum hanya 6 tahun dan saat ini menjadi 8 tahun, sesuai dengan undang - undang nomor 3 tahun 2024 tentang pemerintahan desa perubahan dari pada undang - undang nomor 6 tahun 2014 diwajibkan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan, sesuai perubahan rpjmdes. "selama ini hanya 6 tahun satu periode jabatan kades, saat ini harus dibuatkan 8 tahun satu periode.sebaiknya segera dilakukan musyawarah desa (musdes) agar pada tahun 2025 pemerintah desa tinggal menjalankan program yang ada di rpjmdes,"pungkas herman.
 
ia menambahkan yang mana diketahui pimilihan kepala desa (pilkades) pertama diikuti oleh 127 desa dan 15 desa ditahun 2023 dan mereka harus membuat rpjmdes. "sampai habis masa jabatan bukan selama 6 tahun, tetapi 8 tahun. artinya sebelum perpanjangan ada 2 tahun yang kosong rpjmdesnya. rpjmd wajib dituntaskan pembuatannya,"demikian herman.(yes)

Tag

# program legislasi

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan