Pasca TMS, Ratusan Massa Reskan Efendi, Datangi KPU BS

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Erlin Marfiansya |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 18:41

Massa Reskan--radarseluma.bacakoran.co

"Kita minta Komisioner KPU BS diberhentikan karena telah banyak dosa-dosa mereka mulai dari Pemilu kemaren banyak penggunaan anggaran yang fiktif, nanti kita buktikan diindikasikan fiktif,"beber Anwar.

Anwar juga menjelaskan pihaknya tidak khawatir dengan masyarakat BS yang mencari tahu dan mengetahui kasus yang menyebabkan Reskan dijatuhi hukuman penjara. Namun menegaskan Reskan adalah narapidana yang hak politiknya baik memilih atau dipilih telah dipulihkan.

"Pak Agusrin yang kasusnya Tipidkor baru bebas 4 tahun tahanan bebas bersyarat sudah bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur. Kenapa Pak Reskan tidak bisa mencalonkan dan justru terjadinya penzaliman di sini," jelas Anwar.

Sementara itu, Komisioner KPU BS, Mafahir menuturkan putusan KPU BS pada setiap tahapan Pilkada berdasarkan dari PKPU yang ada. Termasuk diantaranya adalah memutuskan Balon Kada dinyatakan MS atau TMS.

"Bagi pihak yang belum menerima keputusan itu ranahnya ada di Bawaslu. Ini sudah menggugat ke Bawaslu jadi ditunggu saja,"beber Mafahir.

Mafahir menuturkan meskipun adanya gugatan pada tahapan pendaftaran Balon Kada di Bawaslu. Tahapan lanjutan lainnya tidak akan berubah dan akan terus berjalan sesuai dengan jadwal.

"Tetap berjalan tahapan dan tidak terganggu, dan pada tanggal 22 September dilakukan penetapan calon dan 23 September pengundian nomor urut,"demikian Mafahir.

pasca tms, ratusan massa reskan efendi, datangi kpu bs                            koranradarseluma.net - pendukung dan ratusan massa yang tergabung pada aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) mendatangi kantor kpu bs.
para massa unjuk rasa tersebut menyampaikan protes atas status reskan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) untuk maju pada pilkada bs tahun 2024.
unjuk rasa mendapatkan pengawalan dan pengamanan ketat dari personel gabungan polres bs, kodim 0408 bs/k, berimob dan satpol pp.
aksi unjuk rasa tersebut awalnya direncanakan pada pukul 10.00 wib, diundur menjadi pukul 14.00 wib, pada juma't 20 september 2024.
hanya saja, aksi unjuk rasa  berakhir dengan hearing dengan komisioner kpu bs digelar di ruang media center kpu bs diikuti 6 orang perwakilan massa unjuk rasa dan 2 orang komisioner kpu bs, yaitu gusman dan mafahir. tapi tidak mendapatkan titik temu. 
"kpu menunjukkan keegoannya, dan tidak memahami, sudah kita kasih pemahaman,"ungkap anwar sanusi perwakilan massa unjuk rasa yang juga mengaku sebagai mantan aktivis 98 usai hearing.
anwar menilai kpu bs tidak mampu menjelaskan alasan menyatakan reskan tms pada pilkada bs tahun 2024. sebab anwar mengatakan bahwa reskan merupakan mantan narapidan dan bukan mantan terpidana.
"pada fatwa mahkamah agung tahun 2015. dan saya tanya dengan mereka apakah ini diakui. mereka kpu akui," sebut anwar.
 anwar mengatakan dengan begitu reskan dinyatakan sebagai narapidana. tidak hanya itu, anwar juga tidak puas dengan pernyataan dari kpu bahwa reskan belum genap 5 tahun setelah bebas menjalani hukuman pidana.
 
"pasal-pasal mana dan aturan yang mana, itu tidak jelas. jadi di sini, di kpu ini terjadi pembunuhan demokrasi terhadap bakal calon. kedua terjadinya bakal penzaliman, ketiga melanggar etika yang dibuat oleh dewan kehormatan pemilu,"sesal anwar.
 
anwar meminta komisioner kpu bs diberhentikan.yang dinilai telah banyak melanggar peraturan.
 
"kita minta komisioner kpu bs diberhentikan karena telah banyak dosa-dosa mereka mulai dari pemilu kemaren banyak penggunaan anggaran yang fiktif, nanti kita buktikan diindikasikan fiktif,"beber anwar.
 
anwar juga menjelaskan pihaknya tidak khawatir dengan masyarakat bs yang mencari tahu dan mengetahui kasus yang menyebabkan reskan dijatuhi hukuman penjara. namun menegaskan reskan adalah narapidana yang hak politiknya baik memilih atau dipilih telah dipulihkan.
 
"pak agusrin yang kasusnya tipidkor baru bebas 4 tahun tahanan bebas bersyarat sudah bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur. kenapa pak reskan tidak bisa mencalonkan dan justru terjadinya penzaliman di sini," jelas anwar.
 
sementara itu, komisioner kpu bs, mafahir menuturkan putusan kpu bs pada setiap tahapan pilkada berdasarkan dari pkpu yang ada. termasuk diantaranya adalah memutuskan balon kada dinyatakan ms atau tms.
 
"bagi pihak yang belum menerima keputusan itu ranahnya ada di bawaslu. ini sudah menggugat ke bawaslu jadi ditunggu saja,"beber mafahir.
 
mafahir menuturkan meskipun adanya gugatan pada tahapan pendaftaran balon kada di bawaslu. tahapan lanjutan lainnya tidak akan berubah dan akan terus berjalan sesuai dengan jadwal.
 
"tetap berjalan tahapan dan tidak terganggu, dan pada tanggal 22 september dilakukan penetapan calon dan 23 september pengundian nomor urut,"demikian mafahir.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan