Pengentasan Kemiskinan, Menuju Indonesia Emas 2045

Koranradarseluma.net - Dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menyelenggarakan Seminar Statistik di Aula Bappeda Litbang, kemarin (19/9/2024).

Adapun tema yang diusung, yaitu "Data Statistik untuk Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan Menuju Indonesia Emas 2045". 

Sekretaris Daerah (Sekda) BS, Sukarni SP.M.Si menyebut secara langsung membuka acara dihadapan instansi vertikal, Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), perwakilan perbankan, Baznas, lembaga pendidikan, para camat, perwakilan pemerintahan desa (Pemdes) Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna mungkin di saat mendengar Statistik merupakan sesuatu yang asing dan selalu yang tidak menarik. Tetapi ketika kita berbicara statistik fokusnya itu adalah data, karena jika statistik tidak berbicara data maka nol kerjanya.

"Pekerjaan statistik adalah pekerjaan mengumpulkan data, menganalisis data. memproses data, memvalidasi data dan semua kegiatan dengan data. Namun data yang berhasil dikumpulkan statistik memiliki peran dan pengaruh di dalam kehidupan. Sejauh ini menjadi pertanyaan seberapa perlu statistik atau data.

Jawabannya statistik sangat diperlukan dan dibutuhkan, karena kehidupan kita saat beraktivitas harus diakses dan dimulai dari data. Karena kita tidak akan tahu dan tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa data,"jelas Sukarni.

Sukarni juga mengatakan data dan informasi dapat diperoleh melalui kegiatan statistik. Bahkan melalui statistik pengentasan kemiskinan dapat dilakukan.

 

"Diawal saya sampaikan

bahwa data adalah segalanya. Karena ketika ingin merancang sebuah konsep, menangani sesuatu atau menjalankan program harus memiliki data, yaitu seperti pengentasan kemiskinan,"gumam Sukarni.

 

Sementara itu, Kepala BPS BS, Mohammad Fathan Romadhoni SST.M.Sc menuturkan bahwa September adalah bulan statistik nasional. Sebab pada saat zaman Hindia Belanda, tepatnya pada 26 September sebelum tahun kemerdekaan warga atau masyarakat Indonesia yang diayomi pada saat itu mulai didata.

 

"Waktu itu pemerintahan Hindia Belanda melakukan sensus untuk mengetahui jumlah penduduk yang diayomi,"terang Fathan.