Honorer ini, Gugat UU ASN ke MK, Dampaknya Sudah Nyata

Koranradarseluma.net – Menjelang pendaftaran PPPK 2024, seorang guru honorer salah satu SMP Negeri di Jakarta Barat bernama Dhisky, mengajukan uji materi terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu diketahui, pendaftaran PPPK 2024 merupakan upaya pemerintah dalam melakukan penataan pegawai non-ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Semangatnya ialah agar seluruh honorer yang sudah masuk database BKN, yang saat ini masih tersisa 1,7 juta, bisa berubah status menjadi PPPK tahun ini juga.

Harapannya, tahun depan sudah tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer atau sebutan-sebutan lainnya. Mulai 2025 hanya ada dua jenis ASN, yakni PNS dan PPPK.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU ASN, yang diajukan judicial review oleh Dhisky ke MK. Pasal 66 UU ASN mengamanatkan, penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024. 

 Menurut Dhisky, pemberlakuan Pasal 66 UU ASN itu menimbulkan pemberhentian bagi pegawai non-ASN, termasuk guru honorer, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional.

“Hal ini tentunya akan menjadi persoalan besar. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 2.355.092 tenaga honorer, yang di antaranya terdapat guru honorer sebanyak 731.524 orang,” kata kuasa hukum Dhisky, Viktor Santoso Tandiasa, saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Selasa (17/9).

BACA JUGA:Jokowi Dorong DPR, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Dhisky sudah mengajar selama empat tahun, mendapatkan PTK Dapodik ID, dan masuk Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan. 

 Namun, dia belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) karena terkendala pengurusan yang tidak jelas. Pada 2022, dia tidak bisa mendaftar PPPK Guru, sebab data dapodik tidak dapat diverifikasi langsung di dalam akun Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Kemudian, pada 2023, dia kembali tidak bisa ikut mendaftar PPPK karena di SSCASN terkunci hanya bisa melamar di sekolah induk, sementara pemerintah daerah tidak membuka formasi. Dhisky juga pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) pada tahun 2023, tetapi ia tidak lulus tanpa ada alasan yang jelas. 

“Artinya, apabila pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan pemohon akan diberhentikan sebagai pegawai non-ASN atau nama lainnya, dalam hal ini guru honorer, walaupun pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan KKI sebagai guru kontrak,” ucap Viktor. Lebih lanjut, kuasa hukum pemohon menjelaskan, penataan yang diamanatkan pada Pasal 66 UU ASN tidak serta-merta mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi pegawai ASN. Hal itu karena di bagian penjelasan Pasal 66 UU ASN, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.