Hari Ini, Kejari Seluma Mulai Periksa OPD Penerima Dana Fiskal Stunting

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Minggu , 21 Apr 2024 - 17:15

Kajari Seluma--radarseluma.bacakoran.co

Dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di Kabupaten Seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. Namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke OPD yang notabene anggaranya telah ada di APBD. Pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim TPPS maupun DPRD Kabupaten Seluma.(ctr)

Berikut realisasi dana fiskal stunting Rp 5,7 Miliar dari Menteri Keuangan tahun 2023.

- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Seluma : Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Seluma: Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

- Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma: Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) Rp 2,027 Miliar. Serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta.

- Dinas Lingkungan Hidup: Penanganan sampah Rp 91 juta

- DP3AP2KB Kabupaten Seluma: Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 70 juta

hari ini, kejari seluma mulai periksa opd penerima dana fiskal stunting                             
bacoan jemo kito - pengusutan dan penyelidikan (lid) dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar tahun 2023 yang dilakukan oleh kejaksaan negeri seluma berlanjut. 
sebagaimana diinformasikan sebelumnya, kejaksaan negeri seluma kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, untuk dimintai keterangan.
 
seperti yang disampaikan oleh kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
ia mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan (klarifikasi). salam proses penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar tahun 2023.
 
"telah kita jadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. pemanggilan telah kita jadwalkan pada senin (22/4)," sampai gufroni kepada radar seluma.
baca juga:polres seluma hentikan pengusutan anggaran insentif fiskal stunting rp 5,7 m
baca juga:dpc pdip seluma deklarasikan elva sebagai cagub, soal cabup tetap prioritaskan kader
baca juga:merantau dari medan, baru bekerja 4 hari tiba-tiba pingsan, karyawan pt aa meninggal dunia
diterangkan gufroni, pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang telah dijadwalkan pada senin (22/4). dalam upaya proses penyelidikan yang saat ini masih dilakukan oleh penyidik unit pidsus kejaksaan negeri seluma. tim penyidik akan memintai keterangan terhadap para pihak-pihak terkait.
 
"kita masih akan memintai keterangan terhadap para pihak. kita lihat besok (red, hari ini) siapa-siapa yang terlebih dahulu kita mintai keterangan," tegasnya.
 
dikatakannya, jika dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting senilai rp 5,7 miliar. sempat dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali usai cuti bersama hari raya idul fitri 1445 hijriah.
 
"sebelumnya kita semua fokus ke perkara tukar guling lahan. jadi usai lebaran ini, pengusutan dana insentif fiskal stunting akan kita lanjutkan. pertama ini kita jadwalkan untuk memanggil pihak-pihak terkait," ujarnya.
 
diterangkannya, jika sesuai daftar dinas pemberdayaan masyarakat dan (pmd) kabupaten seluma juga menerima aliran dana insentif fiskal stunting sebesar rp 500 juta. anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak pkk, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
 
"informasinya dana ini digunakan untuk perjalanan dinas. inilah yang akan kita dalami dan akan kita gali," katanya.
 
bahkan, selain dinas pmd kabupaten seluma. dinas-dinas lain yang masuk dalam daftar penerima dana insentif fiskal stunting nantinya juga akan kembali dilakukan pemanggilan.
 karena dari data yang didapat diduga ada double ploting atau tumpang tindih anggaran. sudah ada dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd). akan tetapi diduga kembali dianggarkan juga di dana insentif fiskal stunting.
 
"kita harap siapapun nanti yang kami panggil dapat kooperatif, jujur dan tidak berbelit. karena ini uang negara yang peruntukannya jelas, sehingga realisasinya harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
 
sekedar mengingatkan, ada tujuh opd penerima dana insentif fiskal stunting tahun 2023. dana yang diberikan menkeu sebesar rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.
baca juga:buruan daftar! terakhir pendaftaran ppk dan pps akhir bulan ini
baca juga:lahan diganti rugi dan dijanjikan kerja, ternyata dibohongi, pekerja di pt ssl banyak titipan pejabat?
dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di kabupaten seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke opd yang notabene anggaranya telah ada di apbd. pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim tpps maupun dprd kabupaten seluma.(ctr)
 
berikut realisasi dana fiskal stunting rp 5,7 miliar dari menteri keuangan tahun 2023.
 
- dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan (perkimhub) kabupaten seluma : perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta
 
- dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten seluma: fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta
 
- dinas kesehatan kabupaten seluma: pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jemkesmas) rp 2,027 miliar. serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta.
 
- dinas lingkungan hidup: penanganan sampah rp 91 juta
 
- dp3ap2kb kabupaten seluma: promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta
 
- dinas pupr kabupaten seluma: peningkatan sarana dan prasarana air bersih rp 1,2 miliar
 
- rumah sakit umum daerah (rsud) tais: pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar. serta pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan