Sengketa Tapal Batas Seluma–Bengkulu Selatan Belum Usai, Pemkab Desak Tinjau Ulang Permendagri

sengketa tapal batas seluma–bengkulu selatan belum usai, pemkab desak tinjau ulang permendagri koranradarseluma.net - sengketa tapal batas antara kabupaten seluma dan kabupaten bengkulu selatan (bs) belum juga menemui titik akhir. meskipun sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penegasan batas daerah, pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tetap bersikukuh agar regulasi tersebut ditinjau ulang.   pemkab seluma menilai, penetapan batas wilayah sebagaimana tertuang dalam permendagri tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten seluma dan kaur. oleh karena itu, pemkab mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh agar batas wilayah disesuaikan kembali dengan dasar hukum pembentukan daerah.   "menindaklanjuti hasil rapat di tingkat provinsi, pak bupati seluma sudah bersurat kepada bupati bengkulu selatan untuk menyepakati peninjauan kembali permendagri itu. harapannya, aturan tersebut bisa direvisi agar mengikuti garis kewedanaan sebagaimana tercantum dalam undang-undang," sampai penjabat sekretaris daerah (sekda) kabupaten seluma, deddy ramdhani, se mse ma.   menurut deddy, berdasarkan permendagri nomor 9 tahun 2020, secara administratif tidak ada desa di kabupaten seluma yang dihapus. namun, sebagian wilayah di beberapa desa di kecamatan semidang alas dan semidang alas maras mengalami pengurangan. karena sebagian lahannya masuk ke wilayah administrasi kabupaten bengkulu selatan.   "kalau desanya tidak hilang, tapi sebagian wilayah desa memang berkurang," terangnya.   sebelumnya, pada senin, 29 september 2025, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah memfasilitasi rapat koordinasi penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten seluma dan bengkulu selatan. rapat tersebut dihadiri oleh bupati bengkulu selatan, h rifai tajudin, bupati seluma, teddy rahman, se mm. serta asisten i setda pemprov bengkulu khairil anwar yang memimpin jalannya pertemuan.   dalam kesempatan itu, khairil menegaskan bahwa proses penegasan batas daerah tetap harus berpedoman pada regulasi resmi yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri). namun, dirinya juga mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat di wilayah terdampak harus tetap menjadi prioritas utama. terutama dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, sosial dan kesehatan.   sementara itu, bupati seluma, teddy rahman, se mm menekankan bahwa kepastian batas wilayah bukan hanya soal administratif. melainkan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik dan arah pembangunan di daerah.   “kalau perlu, masalah ini dikaji ulang dari awal agar ada kepastian hukum. dengan begitu, pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan," ujarnya.   berdasarkan data sementara, terdapat 93 kepala keluarga (kk) dengan total 308 jiwa dari enam desa yang terdampak penerapan permendagri nomor 9 tahun 2020. rapat terakhir menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi intensif antar kedua daerah dengan fasilitasi pemerintah provinsi bengkulu. tujuannya agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah perbatasan.   di sisi lain, wakil ketua ii dprd seluma, sugeng zonrio juga mendesak pemkab seluma agar tidak menyetujui pemasangan patok batas yang merujuk pada koordinat dalam permendagri nomor 9 tahun 2020.   "dprd seluma menegaskan bahwa batas wilayah harus merujuk pada undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten seluma dan kaur. kalau perlu, pemkab menempuh jalur hukum, termasuk banding atau peninjauan kembali (pk) ke mahkamah konstitusi (mk)," tegas sugeng.   dirinya menilai koordinat batas yang ditetapkan dalam permendagri tersebut tidak sesuai dengan kondisi historis maupun administratif saat pembentukan kabupaten seluma. oleh karena itu, dprd mendorong agar pemerintah daerah memperjuangkan peninjauan ulang agar batas wilayah dikembalikan sebagaimana mestinya.   sebagai informasi, berdasarkan permendagri nomor 9 tahun 2020, sebagian kecil wilayah di tujuh desa di kecamatan semidang alas (sa) dan semidang alas maras (sam) ditetapkan masuk dalam wilayah administrasi kabupaten bengkulu selatan.   adapun tujuh desa yang terdampak meliputi, muara maras (118 hektare), serian bandung (211 hektare), talang alai (141 hektare), talang kemang (291 hektare), jembatan akar (346 hektare), gunung kembang (46 ribu meter persegi) dan suban (689 hektare).   dengan adanya perbedaan data dan dasar hukum tersebut, pemkab seluma berharap kementerian dalam negeri dapat meninjau ulang isi permendagri nomor 9 tahun 2020. langkah ini dinilai penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum. serta menjaga stabilitas sosial di kawasan perbatasan kedua kabupaten.   "kami ingin permasalahan ini segera tuntas, bukan hanya demi kepentingan pemerintahan, tapi juga agar masyarakat di perbatasan bisa hidup dengan tenang dan mendapatkan pelayanan yang layak," pungkasnya.

Tag

• # pemkab desak tinjau ulang permendagri
• # sengketa tapal batas seluma–bengkulu selatan belum usai

Share

• 
• 
• 
• 
•