Terkait KN Suban Seluma, Tipidkor Polres Seluma Akan Koordinasi Kemendagri

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Selasa , 19 Mar 2024 - 09:02

Kasatreskrim Polres Seluma--radarseluma.bacakoran.co

Karena berdasarkan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah dibuat. Batas waktu pengembaliannya yakni 60 hari pasca hasil audit keluar, yakni dari 9 Januari 2024 hingga 8 Maret 2024. Artinya waktu tersebut telah dilalui namun KN belum dikembalikan sepenuhnya.

"Sesuai kesepakatan 60 hari dan sudah lewat. Namun sebelum di tindaklanjuti, kita akan koordinasi dengan beberapa pihak terlebih dahulu," terangnya.

Dalam kesempatan ini pula, Kasat Reskrim mengimbau kepada seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat Kabupaten Seluma untuk membantu mengawal pembangunan di Seluma.

Salahsatu caranya yakni dengan melaporkan jika ada temuan indikasi yang mengarah kepada penyelewengan anggaran yang merugikan negara. Jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.

"Mari kita kawal bersama pembangunan di Seluma. Semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di Kabupaten Seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal," pungkasnya.

terkait kn suban seluma, tipidkor polres seluma akan koordinasi kemendagri                            bacoan jemo kito - menindak lanjuti temuan hasil audit investigasi yang telah dilakukan oleh inspektorat kabupaten seluma. terhadap anggaran dana desa (dd) desa suban, kecamatan semidang alas (sa).
dengan belum diselesaikannya (kembalikan) seluruhnya, atas kerugian negara (kn) yang telah diberikan waktu selama 60 hari.
membuat pihak penyidik unit tindak pidana korupsi (tipidkor) satuan reserse dan kriminal (satreskrim) polres seluma dalam waktu dekat akan 
berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait penyelewengan dana pada anggaran dd desa suban. sebelum naik tingkat ke penyidikan (dik).
baca juga:parkir mobil di pasar sembayat rp 5000, katanya salah kasih
baca juga:14 hari, 325 kendaraan ditilang satlantas polres seluma
"akan kita koordinasikan bagaimana langkah yang cocok. karena meskipun tidak keseluruhan. namun sudah ada upaya atau itikad dari pemerintah desa untuk mengembalikan kn," sampai kapolres seluma, akbp arif eko prastyo, sik mh melalui kasat reskrim, akp dwi wardoyo, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
saat ini tercatat kn dari hasil audit dd desa suban, telah dikembalikan sebesar rp 205 juta. jumlah ini sebenarnya masih tergolong kecil dan jauh dari total kn dari hasil audit investigasi oleh tim auditor irban v inspektorat seluma sebesar rp 631 juta, artinya yang dikembalikan tidak sampai 30 persen dari kn hasil audit.
dirinya juga mengatakan, bahwa jumlah tersebut mengacu pada surat resmi dari inspektorat seluma yang ditandatangani oleh inspektur inspektorat, dr marah halim pada tanggal 14 maret 2024.
"jadi dari laporan hasil audit inspektorat, tercatat bahwa sudah ada pengembalian kn sebesar rp 205 juta," ujarnya.
dijelaskan kasat reskrim, dari total kn rp 631 juta tersebut, mayoritas terdapat temuan dari kegiatan fisik, namun ada juga beberapa temuan administrasi.
untuk selanjutnya, sat reskrim polres seluma akan melakukan koordinasi dari beberapa stakeholder, termasuk kapolres untuk mengambil langkah selanjutnya.
baca juga:diagendakan juni, rekrutmen casn seluma buka formasi sma
baca juga:karet kering rp 10.000 ribu per/1kg, karet basah rp 9.000, petani raub untung 
karena berdasarkan memorandum of understanding (mou) atau nota kesepahaman yang telah dibuat. batas waktu pengembaliannya yakni 60 hari pasca hasil audit keluar, yakni dari 9 januari 2024 hingga 8 maret 2024. artinya waktu tersebut telah dilalui namun kn belum dikembalikan sepenuhnya.
 
"sesuai kesepakatan 60 hari dan sudah lewat. namun sebelum di tindaklanjuti, kita akan koordinasi dengan beberapa pihak terlebih dahulu," terangnya.
 
dalam kesempatan ini pula, kasat reskrim mengimbau kepada seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat kabupaten seluma untuk membantu mengawal pembangunan di seluma.
 
salahsatu caranya yakni dengan melaporkan jika ada temuan indikasi yang mengarah kepada penyelewengan anggaran yang merugikan negara. jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.
 
"mari kita kawal bersama pembangunan di seluma. semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di kabupaten seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan