Dipangkas, Perjalanan Dinas Sisa Rp4 miliar, Dewan Seluma Ngadu ke Mendagri

Koranradarseluma.net - Terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran dan juga Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma berencana akan berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya akibat efisiensi anggaran Perjalanan Dinas di DPRD Kabupaten Seluma tinggal hanya Rp4 miliar saja.

"Terkait dengan efisiensi anggaran, kita dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Mendagri. Bukan kita membantah, tetapi kita akan menyampaikan dengan Mendagri bahwa sebelumnya perjalanan dinas DPRD Seluma sudah dipangkas," kata Samsul Aswajar Waka I DPRD Seluma, kemarin (3/3).

Samsul Aswajar Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan rapat bersama dengan TAPD 

Terkait dengan rapat, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara lalu akan dilakukan pergeseran anggaran di awal.

Soal pemangkasan 50 persen perjalanan dinas DPRD Seluma Samsul menyampaikan sudah dipotong pada awal penyusunan APBD 2025 lantaran ada defisit.

Oleh karena itu, dikatakan Samsul ada kebijakan hasil Banggar dan TAPD untuk menekan defisit memangkas sejumlah kegiatan dan juga perjalanan dinas. "Kalau memang harus digenapkan 50 persen maka kami siap dengan anggaran perjalan dinas sebesar Rp7,5 miliar. Kalau Rp8 miliar dipangkas lagi 50 persen dengan sisa anggaran Rp4 miliar itu sudah tidak 50 persen lagi," jelasnya.

Samsul memahami apabila saat ini ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Yang juga dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "Kita paham bahwa ada pemangkasan DAK dan DAU sehingga ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dibiayai," urainya.

Kemudian Samsul menyampaikan terkait dengan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan ditindaklanjuti melalui rapat Banggar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma H Hadianto menyampaikan rasionalisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan sesaat setelah pemerintah daerah mengetahui besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. "Rasionalisasi anggaran di OPD akan dilaksanakan setelah kita menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang transfer DBH ke daerah," tutupnya.