DD Tetap Rp142 Miliar, Pengajuan Tunggu APBDes dan Perbup

Kadis PMD Seluma, Nopetri Elmanto-Tri Suparman-Koranradarseluma.net
Koranradarseluma.net - Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Desa (DD) tahun 2025 sedang difasilitasi oleh pemerintah provinsi Bengkulu. Namun untuk Perbup DD tidak ada perubahan lantaran nominalnya tidak berubah yaitu Rp142 miliar. Oleh karena itu sebanyak 182 desa di Kabupaten Seluma hingga saat ini belum mengajukan pencairan dana desa (DD) maupun Alokasi dana Desa (ADD) tahap I di tahun 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nopetri Elmanto mengatakan, selain persoalan Perbup, kendala dari desa belum melakukan usulan pencairan DD dikarenakan hingga saat ini seluruh desa masih menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Dimana APBDes sebagai syarat mutlak pencairan DD dan ADD. "Sampai saat ini belum ada Desa yang mengajukan pencairan. Karena seluruh desa masih menyusun APBDes," kata Nopetri, kemarin.
Lebih lanjut, Nopetri Elmanto mengatakan cepat atau lambatnya pencairan DD dan ADD kembali dengan pemerintah desa (Pemdes) itu sendiri. Semakin cepat mengajukan APBDes maka akan diproses. Oleh Dinas PMD dan diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).
Maka dari itu, dirinya berharap semua desa segera menyelesaikan penyusunan APBDes agar bisa segera melakukan kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan operasional desa.
"Kalau bisa secepatnya. Jika proses pengajuan selesai bisa segera melakukan pencairan DD dan ADD, " ujar Nopetri Elmanto.
Ditambahkannya, DD dan ADD tahun 2025 ini mengalami penurunan. ADD mengalami penurunan sebanyak Rp 3,5 miliar menjadi Rp 62,5 miliar yang sebelumnya Rp 66 miliar pada tahun 2024.
Sementara kucuran DD tahun ini hanya sebesar Rp142 Miliar yang akan dikucurkan untuk 182 desa yang ada di wilayah Kabupaten Seluma. Penurunan ADD dan DD disebabkan beberapa faktor. Salah satunya terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.