Banggar dan TAPD, Mulai Tindaklanjuti Inpres No 1, Anggaran Dipangkas

Koranradarseluma.net - Terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan juga Keputusan Menteri Keuangan (KMK) soal efisiensi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma kemarin (17/2) menggelar rapat dengan Banggar bersama deengan TAPD.

Samsul Aswajar Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat dari TAPD yang disampaikan kepada pimpinan DPRD pekan lalu. Soal anggaran perjalanan dinas DPRD Seluma 2025, Samsul menyampaikan akan dibahas lebih lanjut. "Menindaklanjuti surat dari TAPD maka hari ini kita melaksanakan rapat," kata Samsul, kemarin.

Terkait dengan rapat, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara lalu akan dilakukan pergeseran anggaran di awal.

Soal pemangkasan 50 persen perjalanan dinas DPRD Seluma Samsul menyampaikan sudah dipotong pada awal penyusunan APBD 2025 lantaran ada defisit.

Oleh karena itu, dikatakan Samsul ada kebijakan hasil Banggar dan TAPD untuk menekan defisit memangkas sejumlah kegiatan dan juga perjalanan dinas. "Kalau memang harus digenapkan 50 persen maka kami siap dengan anggaran perjalan dinas sebesar Rp7,5 miliar. Kalau Rp8 miliar dipangkas lagi 50 persen dengan sisa anggaran Rp4 miliar itu sudah tidak 50 persen lagi," jelasnya.

Samsul memahami apabila saat ini ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Yang juga dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "Kita paham bahwa ada pemangkasan DAK dan DAU sehingga ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dibiayai," urainya.

Kemudian Samsul menyampaikan terkait dengan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan ditindaklanjuti melalui rapat Banggar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma H Hadianto menyampaikan rasionalisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan sesaat setelah pemerintah daerah mengetahui besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. "Rasionalisasi anggaran di OPD akan dilaksanakan setelah kita menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang transfer DBH ke daerah," tutupnya.