Kegiatan Fisik 2024 Gagal Bayar, Sedang Reviu Apip

Koranradarseluma.net - Inspektur Daerah Marah Halim menyampaikan saat ini proses pihaknya sedang melaksanakan reviu kegiatan fisik  yang gagal bayar pada tahun 2024. Usai reviu tahapan berikutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dapat mengajukan pembayaran Jamkesda yang terutang ke Badan Keuangan Daerah (BKD). "Untuk sekarang kita sedang reviu fisik" kata Marah Halim, kemarin.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, sekitar Rp28 miiiar dana untuk pembayaran pihak ketiga, TPP, dan tambahan Siltap 32 desa yang tidak bisa diproses pada tahun 2024. Hal itu terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dari triwulan I sampai dengan triwulan III tidak ditransfer. 

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma komisi III, sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma. Rapat dipimpin oleh Yupan Ahyadi anggota Komisi III dari fraksi PAN serta diikuti oleh anggota. Hadir langsung dalam RDP ini Kepala BKD Seluma Sumiati, SE, MM serta Sekjen dan jajaran. RDP ini perlu dilakukan mengingat kondisi keuangan dan juga terjadi gagal bayar pada tahun 2024 lalu. 

DPRD Seluma juga sudah memastikan bahwa dana untuk pembayaran Jamkesda ini tersedia sehingga tidak ada kendala lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa Jamkesda untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Seluma mengalami gagal bayar. Sekitar Rp2,5 miliar lagi yang belum dibayar. Hal ini sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Seluma lantaran tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.